JAMBI - INDEPENDENT.CO.ID - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru yang membuka kesempatan bagi warga negara asing (WNA) atau ekspatriat untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya besar untuk menyesuaikan pengelolaan BUMN dengan standar bisnis internasional agar lebih kompetitif di pasar global.
Dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di ajang Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di St. Regis, Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025, Prabowo menjelaskan bahwa regulasi yang sebelumnya mewajibkan pemimpin BUMN harus warga negara Indonesia (WNI) telah diubah.
BACA JUGA:Gubernur Al Haris Ajak Kepala Daerah di Jambi Bangun Daerah dengan Semangat Kolaborasi dan Inovasi
“Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi, saya sangat bersemangat,” ungkapnya.
Prabowo menilai, dengan melibatkan tenaga profesional dari luar negeri, BUMN akan memiliki peluang untuk dikelola lebih efisien, transparan, dan berdaya saing tinggi.
Ia juga meminta Danantara, lembaga pengelola BUMN yang baru dibentuk pemerintah, untuk merekrut talenta terbaik tanpa memandang batas kewarganegaraan.
BACA JUGA:Erick Thohir Lepas Timnas U-17 ke Piala Dunia 2025, Sampaikan Pesan Khusus dari Presiden Prabowo
“Saya telah menyampaikan kepada manajemen Danantara agar menjalankan sistem dengan standar bisnis internasional. Kalian bisa mencari otak-otak terbaik, talenta-talenta terbaik,” ujarnya.
Selain membuka pintu bagi tenaga asing, Prabowo juga berencana melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap jumlah perusahaan BUMN yang ada saat ini.
Ia menilai, jumlah sekitar seribu perusahaan BUMN terlalu banyak dan tidak efisien. Karena itu, pemerintah akan memangkas jumlahnya menjadi sekitar 200 hingga 240 perusahaan agar kinerja masing-masing entitas bisa lebih fokus dan produktif.
BACA JUGA:Waspada! Hujan Lebat dan Angin Kencang, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca 16-17 Oktober 2025
“Jadi, saya sudah memberikan arahan kepada ketua Danantara untuk merasionalisasi semuanya, mengurangi dari 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200 atau 230, 240 perusahaan, lalu menjalankannya dengan standar internasional,” jelasnya.
Prabowo meyakini langkah rasionalisasi tersebut akan berdampak positif terhadap peningkatan keuntungan negara.
Dengan tata kelola yang lebih ramping dan profesional, ia optimistis imbal hasil atau return dari BUMN kepada negara akan meningkat signifikan.