Situasi ini diperparah dengan rendahnya peredaran uang (velocity of money) di kalangan masyarakat, yang menunjukkan uang hanya berputar di kalangan kelompok tertentu.
Infrastruktur keuangan yang tidak ramah terhadap rakyat kecil, seperti sulitnya akses kredit berbunga rendah, turut memperparah kondisi.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kegagalan institusi dan kebijakan fiskal yang tidak inklusif dapat menghambat pembangunan dan memperburuk kemiskinan (Acemoglu & Robinson, 2012).
Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Jambi menunjukkan tanda-tanda positif dengan kenaikan signifikan mencapai 4,99% pada kuartal kedua.
BACA JUGA:Menakar Urgensi Pilkada Langsung atau Tidak Langsung
Angka ini didorong oleh sektor-sektor nontradisional seperti Informasi dan Komunikasi (12,68%), Perdagangan (11,36%), dan Transportasi (9,61%).
Namun, pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah pertumbuhan yang terdiversifikasi ini benar-benar efektif dalam menekan angka kemiskinan, atau hanya menjadi ilusi statistik yang menutupi masalah mendasar?
Menurut A. B. Atkinson (1997) dalam artikelnya "Bringing Income Distribution in from the Cold", pertumbuhan ekonomi tanpa kebijakan redistribusi yang efektif dapat memperburuk ketimpangan.
Pertumbuhan ekonomi di Jambi yang berfokus pada sektor digital dan jasa, yang cenderung terpusat di perkotaan, berisiko menciptakan kesenjangan baru antara penduduk kota dan pedesaan.
BACA JUGA:Makanan Tinggi Serat untuk Cegah Kanker Kolorektal: Langkah Sederhana, Manfaat Besar
Di sisi lain, ribuan petani di pedesaan masih menghadapi tantangan berupa harga komoditas yang tidak stabil dan akses terbatas ke pasar.
Faktanya, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi secara konsisten menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan persentase penduduk miskin, angka absolutnya masih signifikan.
Sebagai contoh, pada September 2024, persentase penduduk miskin di Jambi tercatat sebesar 7,62%, yang memang lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, di balik persentase tersebut, terdapat sekitar 279,72 ribu jiwa penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Angka ini menegaskan bahwa meskipun secara proporsional kemiskinan terlihat berkurang, jumlah individu yang membutuhkan perhatian serius masih sangat besar.
BACA JUGA:Pejabat UKPBJ Jadi Tersangka Kasus Korupsi PJU di Dishub Kerinci
Isu yang lebih mendasar adalah perbedaan pendapatan atau disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di sektor-sektor non-tradisional seperti digital dan jasa cenderung terpusat di kawasan perkotaan, yang pada akhirnya memperlebar jurang pendapatan.