Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyebut langkah ini sebagai kebijakan presiden yang telah melewati mekanisme konstitusional.
Meski demikian, KPK menegaskan amnesti hanya menghentikan eksekusi hukuman, tidak menghapus fakta bahwa Hasto Kristiyanto bersalah melakukan korupsi.