JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memperketat distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pemerintah berencana menerapkan skema blending, yang menggabungkan subsidi barang dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Nanti Bapak Presiden Insya Allah dengan kami akan mengumumkan, jadi skemanya ini kemungkinan besar itu blending. Blending antara ada subsidi barang dan sebagian subsidi BLT," jelas Bahlil di Jakarta, dikutip Senin 02 Desember 2024.
Menurut Bahlil, subsidi akan tetap diberikan untuk bensin Pertalite (RON 90) dan solar bersubsidi, namun hanya kepada kelompok yang berhak, seperti kendaraan pelat kuning (angkutan umum). Kendaraan pribadi berpelat hitam kemungkinan besar tidak lagi diperkenankan menikmati subsidi BBM ini.
"Saya kasih bocoran, salah satu di antaranya, jangan tanya detail ya, detailnya nanti kita jelaskan di hari dan tanggal yang tepat. Salah satu di antaranya adalah yang berhak menerima subsidi adalah kendaraan yang berpelat kuning, (seperti) angkot, transportasi umum," bebernya.
BACA JUGA:Justin Sun Makan Karya Seni Pisang Rp 99,5 Miliar: Fenomena Seni dan Kripto
BACA JUGA:Hari Ini, Gunung Semeru 9 Kali Erupsi
Langkah ini dilakukan untuk mencegah subsidi dinikmati oleh kelompok ekonomi mampu. Data menunjukkan sekitar 20–30% subsidi BBM dan listrik saat ini tidak tepat sasaran, dengan potensi kerugian mencapai Rp 100 triliun.
"Sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp 100 triliun. Kalian kan nggak ingin kan subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, orang saudara-saudara kita yang belum ekonominya bagus, kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus," jelasnya.
Dalam pidato perdananya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya reformasi skema subsidi energi, termasuk pemberian subsidi langsung ke keluarga yang berhak.
"Karena kita kan ingin memberikan ini kan kepada yang berhak. Nggak enak dong pelat hitam dapat (subsidi), ternyata yang diurus bukan angkutan umum, dia angkutan tambang dia, atau angkutan sawit dia, atau angkutan barang pabrik dia. Masa dikasih Solar pakai, atau kasih minyak subsidi," tandasnya.
Teknologi digital akan digunakan untuk memastikan distribusi subsidi berjalan efisien. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen mencapai swasembada energi dan pangan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian nasional.
BACA JUGA:Nasib Ibu Kota Nusantara di Era Prabowo: Fokus pada Pusat Pemerintahan
BACA JUGA:Bohemian Rhapsody: Kisah Epik Freddie Mercury dan Queen yang Menggugah Hati
Penasihat Presiden Urusan Energi, Purnomo Yusgiantoro, menyarankan dua opsi: subsidi langsung berupa BLT atau sistem kuota untuk membatasi penerima subsidi energi. Langkah ini diharapkan dapat memaksimalkan anggaran subsidi sehingga benar-benar menyasar masyarakat kurang mampu.