Di sisi lain, Tri memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Katingan yang telah menunjukkan kepedulian terhadap perubahan status tenaga non-ASN.
"Alhamdulillah honorer K2 dan non-ASN database BKN di dua daerah tersebut tuntas tahun ini. Pemda membuka formasi sesuai jumlah honorernya, " pungkas Tri Julianto.
Tantangan yang dihadapi oleh honorer K2 dan non-ASN dalam pendaftaran PPPK 2024 menunjukkan perlunya kejelasan dan dukungan dari pemerintah.
Dengan situasi yang tidak menentu, harapan untuk mendapatkan status ASN yang lebih baik harus diimbangi dengan kebijakan yang mendukung keberlanjutan karier mereka.
BACA JUGA:Polda Sumut Tangkap Selebgram Medan Ratu Entok, Kasus Penistaan Agama
BACA JUGA:Tak Kooperatif, KPK Bisa Terbitkan DPO untuk Gubernur Kalsel Sahbirin Noor
Diperlukan komunikasi yang efektif agar semua pihak dapat memahami langkah-langkah selanjutnya dalam proses ini.