JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Sebanyak tenaga honorer K2 dan non-ASN yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) menghadapi dilema serius terkait pendaftaran formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.
Meskipun formasi jabatan di dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tempat mereka mengabdi tidak tersedia, banyak yang enggan mendaftar di dinas lain.
Fenomena ini diungkapkan oleh Koordinator wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Provinsi Kalimantan Tengah, Tri Julianto.
Tri Julianto menyoroti bahwa situasi ini terjadi terutama di dinas-dinas yang dikenal "basah," di mana honorer K2 dan non-ASN telah nyaman bekerja dengan gaji tambahan.
Ketika pendaftaran PPPK 2024 dibuka namun tidak ada formasi jabatan di dinas asal, mereka merasa bingung.
BACA JUGA:Bejat, 2 Kakek Cabuli Anak Berusia 11 Tahun, Langsung Ditangkap Polisi
BACA JUGA: Cuma dengan Budget Minimalis Ini, Kamu Sudah Bisa Membuat Makanan Sehat Ini, Ini Resepnya
"Bisa dimaklumi kalau teman-teman honorer K2 dan non-ASN di tempat basah kebingungan karena formasi di dinas asalnya tidak ada. Mau melamar ke dinas lain takut pendapatannya berkurang," ungkap Tri Julianto, Senin 7 Oktober 2024.
Di satu sisi, ketidakpastian ini mengakibatkan banyak honorer merasa terjebak. Jika mereka tidak mendaftar, mereka tidak akan bisa diangkat sebagai ASN PPPK, baik dalam kategori paruh waktu maupun penuh waktu.
Saat ini, banyak yang memilih untuk menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah atau Panselnas CASN, berharap untuk tetap di dinas asal sembari menunggu pembukaan formasi jabatan yang relevan.
Tri Julianto juga mengemukakan usulan dari honorer K2, yaitu mendaftar untuk PPPK 2024 di dinas lain tetapi berharap bisa kembali ke dinas asal setelah lulus.
Hal ini menunjukkan betapa besar keinginan mereka untuk tetap bekerja di tempat yang telah mereka kenal.
BACA JUGA:Biar Hubungan Asmara Awet Sampai Kakek Nenek, Ini 4 Tips Menjadi Pasangan yang Baik
BACA JUGA:Satgas Damai Cartenz Tangkap 2 Anggota KKB di Puncak Jaya
"Butuh penegasan dari pemerintah bagaimana nasib kawan-kawan yang tempatnya bekerja tidak buka formasi dan enggan berpindah ke dinas lainnya," ucapnya.