TANGERANG, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, memastikan bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekitar sekolah dan wilayah terlibat aktif dalam penyediaan makanan dalam program makan bergizi gratis (MBG).
Langkah ini diambil untuk tidak hanya mendukung kesehatan siswa, tetapi juga meningkatkan perekonomian lokal.
"Setiap UMKM dapat order 100 pack, jadi UMKM di sekolah bisa menerima manfaat juga dari program ini," kata Gibran usai memantau uji coba makan bergizi gratis di SDN 4 Tangerang, Senin 5 Agustus 2024.
Gibran menjelaskan bahwa kerja sama dengan UMKM dan wali murid dalam penyediaan menu makanan bagi siswa pasti dilakukan, dan evaluasi uji coba ini akan menjadi catatan untuk perbaikan ke depan.
BACA JUGA:Wah, Irjen Pol Krishna Murti ke Jambi, Bahas Apa di Polda Jambi?
BACA JUGA:Terungkap, Mayat Pria di Sungai Gelam Dibunuh di Kota Jambi, Polisi Tangkap Pelaku di Rumah
Ini menegaskan bahwa program ini tak hanya fokus pada pemberian makan kepada siswa tetapi juga meningkatkan ekonomi sekitar dengan melibatkan UMKM dalam penyediaan makanan.
"Intinya, ini multiflyer effect sehingga UMKM akan berdampak positif juga dengan adanya program ini," ujarnya.
Gibran menekankan pentingnya kadar nutrisi dari setiap makanan yang disajikan. Meski menu yang diberikan berbeda, semuanya harus mengacu pada aturan yang ditetapkan.
"Setiap menu yang disiapkan di Kota Tangerang ini sudah tertera gramasinya. Jadi bisa lihat kadar nutrisinya," tambahnya.
BACA JUGA:Sinergitas Pemerintah dan Kodim 0415/Jambi Terus Dibangun dalam Program TMMD ke-121
BACA JUGA:Konsumsi 3 Minuman Enak dan Lezat Ini, Bisa Bikin Tulang Sehat dan Kuat
Penjabat Wali Kota Tangerang, Nurdin, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan program uji coba MBG, Pemkot Tangerang melibatkan UMKM lokal sebagai penyedia makanan.
Program ini tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan generasi yang sehat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.
Makanan yang disajikan merupakan hasil kreasi dan olahan dari para pelaku UMKM yang disesuaikan dengan standar kesehatan nasional.