JAKARTA, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajukan anggaran untuk lembaga yang dipimpinnya pada tahun 2025 sebesar Rp14 triliun.
"Kami awalnya mungkin sungkan menyampaikan keterbatasan anggaran ini. Sebetulnya yang kami usulkan untuk 2025 itu hingga Rp14 triliun, sehingga kami jadi sungkan ketika tahu pagu indikatifnya Rp6,4 triliun," ujar AHY.
Hal ini disampaikan oleh AHY dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa tanggal 11 Juni 2024.
Mengacu pada perbedaan yang signifikan antara pagu indikatif dan anggaran yang diajukan, AHY meminta agar anggaran Kementerian ATR/BPN pada 2025 disamakan dengan anggaran tahun 2023 yang sebesar Rp7,49 triliun atau anggaran 2024 yang sebesar Rp7,2 triliun.
BACA JUGA:Wow! Absen di Paripurna, TPP Pejabat Pemkot Dipotong 5 Persen, Ini Penjelasan Pj Wali Kota Jambi
BACA JUGA:Telaga Nirwana, Permata yang Tersembunyi di Nusa Tenggara Timur
"Kalaupun tidak, kami berharap tidak terlalu jauh dari yang kami dapatkan di tahun sebelumnya atau tahun 2023," kata AHY.
Lanjutnya, kalau tahun lalu Rp7,2 triliun, saat ini tengah mengajukan permohonan anggaran tambahan Rp620 miliar.
"Artinya kalau ditambahkan kurang lebih Rp7,8 triliun atau hingga Rp8 triliun. Itu saja sangat berarti," jelas AHY.
Lebih lanjut, AHY menyebut bahwa pihaknya sedang berupaya mendapatkan pinjaman lunak dari Bank Dunia (World Bank) sebanyak 600 juta dolar AS untuk lima tahun ke depan.
BACA JUGA:BREAKING NEWS: Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Mayat Tanpa Kepala di Bungo
"Semoga cukup berarti untuk menanggulangi defisit anggaran di tahun 2025," katanya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang, yang juga memimpin sidang tersebut, ikut bersuara.
Dia menyatakan bahwa terkait usulan tambahan anggaran 2025 untuk Kementerian ATR/BPN yang memiliki selisih sebesar Rp7,58 triliun dari pagu indikatif yang hanya Rp6,45 triliun.