Adu 'Taring' Para King Maker

Oleh: Masayu Indriaty Susanto
 
Tensi politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menghangat. Namun, ada yang menarik dalam proses komunikasi politik yang terjadi. Yaitu manuver yang dilakukan para tokoh politik level “langit” alias level paling atas.

Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Megawati Soekarno Putri, Surya Paloh, dan tokoh senior lainnya turun gunung, melakukan lobi politik secara langsung.

Presiden Joko Widodo sudah pula menunjukkan pilihannya melalui sentilan-sentilan politik yang disampaikan langsung ke publik. Jusuf Kalla menggambarkan Pilpres 2024 adalah fase romantisme politik di tanah air.

Diawali dengan Surya Paloh dengan partainya Nasional Demokrat (Nasdem) menggelar rapat kerja nasional yang langsung menghasilkan tiga nama untuk mereka usung sebagai calon presiden: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa.

Dari tiga nama ini, pilihan utama Nasdem santer dikatakan akan ke Anies Baswedan.
 
Paloh sendiri menegaskan, partainya hanya akan mengusung sosok capres yang mereka nilai akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Kepada Presiden Jokowi, Paloh bahkan sudah menyodorkan dua nama capres yang disebutkan “Capres Perekat Bangsa”. Yaitu pasangan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Sikap ini banyak dinilai pengamat sebagai simbol jika Paloh ogah ditekan istana dalam menentukan sosok capres. Meski Nasdem terhitung sebagai partai koalisi pemerintah.

Dalam Rakernas Pro Jokowi di Magelang, Mei lalu, Presiden Jokowi memang sempat melontarkan guyonan yang bikin heboh. Dengan mengisyaratkan dukungan menuju ke sosok Ganjar Pranowo sebagai capres. Artinya, ini berbeda dengan sikap Nasdem yang lebih memilih Anies Baswedan.
 
PDI Perjuangan menyusul menggelar Rakernas, namun sampai even itu berakhir belum juga mengumumkan siapa calon yang bakal diusung pada kontestasi Pilpres 2024.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku, nama yang akan mereka usung adalah mutlak keputusan dirinya sebagai ketua umum partai. Dan dia sudah mengantongi nama “calon raja” (atau ratu?) yang akan diusung partainya. Namun belum mau mengumumkannya.

PDI Perjuangan adalah partai pemenang Pemilu dan satu-satunya partai di parlemen yang memenuhi syarat presidential threshold 20 persen. Jadi, partai berlambang banteng ini bisa mencalonkan capres sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

Sudah diketahui umum jika PDI P berhasrat menjadikan puteri mahkota Puan Maharani sebagai capres.Namun, elektabilitas Puan di berbagai survei masih jeblok. Kalah jauh dibandingkan kader PDIP Ganjar Pranowo.

Rivalitas internal ini sepertinya membuat Mega masih perlu pikir-pikir untuk bersikap. Namun, Mega sendiri sudah menegaskan di depan semua kader, jika siapa yang akan dipilih partai menjadi capres ada di tangannya. Dan dia meminta kader yang mencoba membuat manuver untuk segera angkat kaki dari partainya.

Pernyataan ini dinilai sebagai teguran keras untuk Ganjar yang namanya memuncaki survei elektabilitas.  Ini memicu rivalitas internal PDIP.

Tapi PDIP sudah terlalu berpengalaman untuk bersikap sembrono. PDIP tentulah akan berhitung dengan cermat sebelum ngotot mengajukan Puan. Pada Pilpres 2014 dan 2019, PDIP juga bertindak realistis dengan mengusung Joko Widodo sebagai capres karena faktor elektabilitas. Meski sebelumnya, Megawati Soerkarnoputri lah yang akan didukung untuk maju kembali menjadi calon presiden.
 
Berkat sikap realistis itulah, PDIP menikmati posisi sebagai partai penguasa selama satu dekade ini. Sebagai king maker berpengalaman, Megawati Sorkarnoputri tentulah tidak ingin gegabah menentukan capres. Karena resikonya, bisa jadi PDIP akan kehilangan “kekuasaannya”.
 
Partai Menengah
Jadi Penentu

Bagaimana dengan Jusuf Kalla? Mantan Wakil Presiden RI ke 12 dan 14 ini juga kerap muncul belakangan ini. JK tampak menyambangi kkediaman SBY di Cikeas dan berdialog.  Orang dekat JK di Dewan Masjid Indonesia (DMI) dikabarkan mendampingi Puan Maharani saat menunaikan ibadah umroh beberapa waktu lalu.
 
Sejak era reformasi, JK dinilai sebagai politisi ulung dan negarawan yang berada di belakang layar. JK memiliki jaringan yang kuat di berbagai kalangan, elit politik, birokrasi, pengusaha, akademisi, tokoh agama, sampai ormas dan kepemudaan.  
 
Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, JK lah yang “mengkondisikan” Anies Baswedan ikut tampil dalam konstestasi itu menjadi calon gubernur. Jk mengaku mengusulkan pencalonan Anies dengan melobi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden PKS saat itu, Sohibul Iman, jelang penutupan pendaftaran pasangan bakal calon.

"Saya kenal baik dengan Anies, benar. Saya yang mendukung dia jadi calon gubernur, itu benar. Malam-malam, 12 jam sebelum penutupan, saya telepon Pak Prabowo dan Ketua PKS, semua setuju," kata JK dalam program “Special Interview with Claudius Boekan” yang diunggah di kanal YouTube BeritaSatu, Jumat (4/12).

JK mengaku saat itu menelepon Prabowo dan Sohibul Iman dari New York, AS.
 
JK mengatakan, melakukan itu karena dia melihat potensi bahaya jika Ahok yang memenangkan Pilkada DKI. Ahok saat itu terbelit kasus penistaan agama. Jika Ahok menang, maka efek negatifnya pun akan pula menyasar Presiden Jokowi. Namun, JK mengaku tidak ikut campur dalam proses Pilkada selanjutnya. Kemenangan Anies bukan atas campur tangannya, namun murni pilihan warga DKI sebagai pemilik suara.

Apakah dia akan kembali mengusung Anies sebagai capres 2024? JK belum mau mengemukakannya secara terbuka. Namun, JK mencatat sebuah ironi menjelang Pilpres 2024 ini. Di mana katanya, partai besar tidak memiliki calon yang kuat secara elektabilitas. Sementara, calon yang kuat justru tak punya dukungan partai.

Karena itulah, dia memprediksi, Pilpres 2024 justru akan ditentukan oleh partai papan tengah.

Namun, JK juga melihat jika saat ini setidaknya akan ada empat poros yang akan terbentuk. Yaitu PDIP- Gerindra-PKB,  Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar-PAN-PPP), dan Koalisi NasDem-PKS-Demokrat.

Selain itu, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), PKPI, dan Partai Bulan Bintang (PBB), dan Hanura.

Koalisi itu akan menghasilkan setidaknya empat pasang capres. Jadi, pesta demokrasi 2024 diperkirakan akan lebih meriah dibanding Pilpres 2014 dan 2019 lalu, dimana rakyat sebagai pemilih disuguhkan lebih sedikit pilihan paslon.

Bagaimana dengan Prabowo Subianto?

Ketua Umum Gerindra ini, jika kembali maju, akan menjadi panggung kontestasi keempat yang diarunginya. Meski namanya berapa di puncak beberapa survei, namun Prabowo sendiri tampak masih belum memdeklarasikan dirinya.
 
Pasca pertemuan dengan Surya Paloh pun, Prabowo justru menampakkan sinyal yang di luar dugaan. Mantan Pangkostrad yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI itu justru mengatakan, pertemuannya dengan Paloh memang menjajaki koalisi. Namun belum tentu mengusungnya sebagai capres.  Bisa jadi, ujar Prabowo, nama lainlah yang akan diusung.
 
Akankah Prabowo Subianto menjadi the king maker, atau calon presiden untuk ketiga kalinya?

Kita lihat saja nanti. Namun yang jelas, seperti ujar Jusuf Kalla, proses komunikasi politik itu ibarat orang yang akan berpacaran. Masing-masing saling memilih, mencari kecocokan. Terkadang akan berlawanan keras, tapi kemudian dekat kembali. Namun pada akhirnya, yang terbaiklah yang akan terpilih.(*)