Namun sayangnya, Tito tidak membeberkan pertimbangan dan kriteria apa saja yang menjadi acuan pemerintah dalam mengevaluasi.
Saat disinggung soal penunjukan PJ Kepala Daerah berlatarbelakang TNI aktif yang banyak disorot, mantan Kapolri itu juga menolak berkomentar. “Nanti kita bicarakan nanti,” imbuhnya.
BACA JUGA:Pemerintah Godok Aturan, Mobil Mewah Dilarang Beli Pertalite
BACA JUGA:Widih, Crazy Rich Tanjung Priok Ini Borong Tiket Formula E Miliaran Rupiah
Seperti diketahui, penunjukan PJ Kepala daerah di tahap pertama menimbulkan polemik. Selain prosesnya yang dinilai tertutup, nama yang dipilih pemerintah mendapat penolakan.
Di Sulawesi Tenggara, Gubernur Ali Mazi sempat menolak Pj Bupati Muna Barat dan Pj Bupati Buton Selatan (Busel) pilihan Mendagri.
Selain itu, penunjukan Brigadir Jenderal TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai PJ Bupati Seram Bagian Barat dikritik masyarakat sipil karena dianggap melanggar UU TNI. (*/Zen)
Artikel ini sudah pernah tayang di Sumeks.co, dengan judul: Tito Karnavian Evaluasi Penunjukan PJ Kepala Daerah