Lahan Terbakar Tak Boleh Ditanami Sawit, DPRD Jambi Siapkan Perda Karhutla
Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz.-SEPTIN RITA ANDINI/JAMBI INDEPENDENT-
JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – DPRD Provinsi Jambi mulai menindaklanjuti usulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz, mengatakan usulan Perda Karhutla tersebut telah diterima DPRD dan diteruskan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk ditindaklanjuti.
"Ya, tadi sudah disampaikan Pak Gubernur. Hari ini suratnya juga sudah masuk. Nah, ini sudah saya teruskan ke Bapemperda. Nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman di Bapemperda," kata Hafiz, Selasa (22/9).
Hafiz menilai pembentukan Perda Karhutla penting sebagai salah satu upaya memperkuat regulasi dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.
BACA JUGA:Asap Masih Pekat! Rp30 Miliar untuk Dana Karhutla Jambi Belum Dipakai, Ternyata Ini Alasannya
Ia menyebut terdapat sejumlah usulan yang dapat dimasukkan dalam pembahasan Perda tersebut. Salah satunya terkait pemanfaatan lahan yang telah terbakar.
Menurut Hafiz, salah satu usulan yang disampaikan para kepala daerah di Provinsi Jambi adalah agar lahan yang terbakar tidak langsung kembali ditanami kelapa sawit.
"Setiap lahan yang terbakar, kalau bisa dibuatkan aturan untuk tidak ditanami sawit terlebih dahulu. Jadi masyarakat tidak memiliki peluang untuk membakar lahan," ujarnya.
Ia menilai usulan tersebut dapat menjadi salah satu poin yang dipertimbangkan dalam penyusunan Perda Karhutla.
BACA JUGA:Karhutla Jambi! 55 Hektare Lahan di PT REKI dan Samhutani Terbakar: Polda Masih Dalami Kasusnya
"Ini saya kira baik dan mungkin menjadi salah satu poin yang akan kita masukkan ke dalam Perda Karhutla nanti," katanya.
Terkait jadwal pembahasan, Hafiz menjelaskan usulan tersebut saat ini sudah berada di Bapemperda. Selanjutnya, pembahasan akan dijadwalkan melalui Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Jambi.
"Saat ini sudah diusulkan dan sudah diteruskan ke Bapemperda. Nanti pada saat rapat Badan Musyawarah berikutnya akan segera dijadwalkan untuk pembahasan," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:



