Catat! Ini 6 Wilayah Baru di Provinsi Jambi yang Masuk Rencana Pemekaran

Catat! Ini 6 Wilayah Baru di Provinsi Jambi yang Masuk Rencana Pemekaran

Ada 6 wilayah di Provinsi Jambi yang masuk wacana pemekaran.-ist/jambi-independent.co.id-

JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Di Provinsi Jambi, ada 6 wilayah yang masuk dalam rencana pemekaran.

Namun yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah Kabupaten Bungo.

Kabupaten Bungo masuk Prolegnas pemekaran menjadi 2 administrasi wilayah, yaitu Kabupaten Muara Bungo dan Kota Bungo.

Hal ini disampaikan Sekda Provinsi Jambi Sudirman. “Kabupaten Bungo yang dapat rekomendasi dan sudah masuk dalam Prolegnas baru untuk dibahas," kata dia.

BACA JUGA:Naik Tipis! Segini Harga Emas Antam Hari Ini 5 Mei

BACA JUGA:Kisah Inspiratif! Menabung 55 tahun, Pedagang Sate Naik Haji Tahun Ini

Dari 6 kabupaten di Provinsi Jambi yang mengusulkan pemekaran, Kabupaten Bungo yang mulai berproses, karena syarat utama wilayah untuk mendapat hak otonomi sendiri harus melalui program Prolegnas.

Setelah masuk Prolegnas, dibutuhkan waktu cukup panjang sampai bertahun-tahun, bahkan sampai masa jabatan kepala daerah yang mengusulkan berakhir, pemekaran tersebut belum selesai dibahas oleh pemerintah dan DPR RI melalui Prolegnas.

Lanjut Sudirman, perlu keseriusan bersama untuk mendorong pemekaran wilayah, tahapan pemerintah provinsi sifatnya hanya memberi rekomendasi untuk diteruskan.

Sesuai dengan prosedur, usulan pertama dibuat oleh pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi, setelah dilakukan kajian administratif, lingkungan dan potensi daerah. 

BACA JUGA:Tahu Gak, Ini Deretan Zodiak yang Bakal Dapat Kejutan Manis Minggu Ini, Kamu Termasuk?

BACA JUGA:Jangan Asal Pilih! Ini Camilan Terbaik Menurut Ahli Gizi untuk Temani Teh Malam Hari

Setelah dianggap memenuhi syarat, baru diusulkan kepada pemerintah pusat.

"Ada juga dari kabupaten langsung ke pusat dengan harapan menjadi inisiatifnya DPR RI. Saya belum dapat informasi lain, baru Bungo yang masuk, harus lebih gesit lagi mengupayakan ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan DPR," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: