Menkeu Sri Mulyani Sebut Hutang Indonesia Masih Relatif Aman

JAKARTA, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Di tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa hutang Indonesia masih berada dalam batas aman.

Meskipun banyak negara di dunia menghadapi lonjakan hutang yang signifikan, Indonesia berhasil menjaga rasio hutangnya tetap terkendali.

Dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin 2 September 2024, Sri Mulyani menjelaskan bahwa hutang di negara-negara maju telah melonjak dari 70 persen menjadi 112 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pasca-pandemi.

Sementara itu, di negara-negara berkembang, rasio hutang meningkat dari 47 persen menjadi 71 persen dari PDB.

BACA JUGA:Pj Bupati Muaro Jambi, Raden Najmi Menyaksikan Langsung Berkarang Di Desa Sumber Jaya

BACA JUGA:Pansus Haji Gelar Rapat Tertutup, Minta Keterangan dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus

"Jika dilihat dari perspektif ini, utang Indonesia masih relatif terjaga," kata Sri Mulyani.

Hingga akhir Juli 2024, rasio utang Indonesia tercatat turun menjadi 38,68 persen, jauh di bawah batas aman 60 persen yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Menkeu menjelaskan bahwa penurunan rasio utang ini menjadi sinyal positif di tengah tantangan global yang masih belum mereda.

Menurut Sri Mulyani, lonjakan utang di berbagai negara disebabkan oleh ruang fiskal dan moneter yang menyempit akibat kondisi dunia yang belum pulih sepenuhnya pasca-pandemi, ditambah dengan meningkatnya tensi geopolitik dan konflik bersenjata di berbagai wilayah.

BACA JUGA:Pengamanan Kunjungan Paus Fransiskus ke Jakarta, TNI-Polri Siapkan Sniper

BACA JUGA:10 Kementerian dengan Jumlah Pelamar CPNS 2024 Terbanyak, Apa Saja?

"Kondisi global pada 2024 belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan atau optimisme. Situasi global masih sama dan bahkan cenderung meruncing karena tensi geopolitik dan peperangan di sejumlah negara," ungkapnya.

Menkeu juga menggarisbawahi bahwa konflik antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta meningkatnya fragmentasi dan proteksionisme, telah melemahkan perekonomian dunia.

Sumber: