Rekanan di Pemkot Jambi Kebingungan, Uang Muka dan Termin Proyek Belum Cair

Rekanan di Pemkot Jambi Kebingungan, Uang Muka dan Termin Proyek Belum Cair

Ilustrasi. Rekanan di Pemkot Jambi kebingungan, karena uang muka proyek belum cair.-ist/jambi-independent.co.id-pixabay.com

Kalau memang ini dikarenakan defisit anggaran yang dialami Pemkot Jambi, Pj Wali Kota Jambi harus pandai-pandai mencari alternatif lain, sehingga tidak ada pihak yang terabaikan.

"Yang perlu diingat, ada pekerja lepas yang menggantungkan hidup di pekerjaan itu, mereka  menjadi tulang punggung keluarga, jika dana tidak dicairkan, dari mana rekanan bisa menggaji mereka," sebutnya.

BACA JUGA:Ketua TP PKK Batanghari Zulva Fadhil Buka Pencanangan PIN Polio Tingkat Kabupaten Batanghari

BACA JUGA:Dirreskrimsus Polda Jambi Pimpin Pengecekan Hotspot di Perbatasan Provinsi Jambi-Sumsel, Ini Hasilnya

"Kalau ini terjadi, yang rugi masyarakat. Semestinya, tahun ini mereka sudah bisa menikmati  fasilitas dengan kualitas sesuai rencana, namun kenyataannya akan tertunda," jelasnya.

Kalau masalah devisit anggaran, Pemkot Jambi pernah mengalami masa kritis saat pandemi Covid-19.  Semua daerah, termasuk Kota Jambi, diperintahkan untuk recofussing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Wali Kota Jambi kala itu, Sy Fasha bisa mensiasati dengan mencari alternatif sehingga pekerjaan tetap berjalan secara normal.

Fasha kemudian membuat kebijakan anggaran TPP dan gaji honorer dianggarkan untuk 12 bulan, dibayarkan dahulu 9 bulan. Saat APBD perubahan di Bulan September, dianggarkan lagi kekurangan yang 3 bulan.

BACA JUGA:Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono Harap PWI Provinsi Jambi Raih Medali di Porwanas XIV Kalsel

BACA JUGA:Dirreskrimsus Polda Jambi Pimpin Pengecekan Hotspot di Perbatasan Provinsi Jambi-Sumsel, Ini Hasilnya

Kemudian perjalanan dinas dipangkas semua, termasuk kepala daerah,  serta honor-honor kegiatan diminimalisir. 

Prinsipnya jangan mengurangi belanja pemerintah di bidang kontruksi.

Karena begitu belanja kontruksi dikurangi dan ditunda pembayarannya, maka yang terjadi adalah pengangguran di sektor kontruksi meningkat.

Selain itu, banyak toko bahan bangunan yang tutup, kemampuan belanja masyarakat menjadi rendah, dana pemerintah yang berputar di masyrakat menjadi minim serta meningkatnya kemiskinan ekstrem.

BACA JUGA:Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono Harap PWI Provinsi Jambi Raih Medali di Porwanas XIV Kalsel

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: