Usai Kejari Bergerak, Giliran Dewan Dorong Aparat Usut Kasus Sewa Rumah Dinas Wali Kota dan Sekda Sungai Penuh

SUNGAIPENUH, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Kasus sewa rumah pribadi Wali Kota dan Sekda Sungai Penuh untun dijadikan rumah dinas, makin panas.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh sudah mulai bergerak mencari informasi terkait kasus ini.

Kali ini, giliran anggota DPRD Kota Sungai Penuh yang mendorong pihak aparat hukum untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan APBD Kota Sungai Penuh, untuk menyewa rumah pribadi menjadi rumah jabatan Wali Kota Sungai Penuh. 

Untuk memastikan agar tidak terjadi polemik dan disinformasi di tengah masyarakat Kota Sungai Penuh, maka dewan meminta pihak aparat hukum bisa melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. 

BACA JUGA:Rapat Paripurna DPRD Batanghari, Dewan Minta Pemkab Aktif Komunikasikan Jalan Rusak dengan Pemprov 

BACA JUGA:Aktivitas Digital Pelanggan Selama Ramadan dan Lebaran 2023 Dorong Pertumbuhan Trafik Broadband Telkomsel

Hal ini disampaikan, salah seorang Anggota DPRD Kota Sungai penuh dari politisi partai Nasdem, Tole S Hadiwarso kepada Jambi Independent. 

Dia mengatakan bahwa jika mengacu pada Perwako Sungai Penuh No 40 Tahun 2021 dipasal 3 dan 4 jelas diterangkan tentang standar harga sewa.

"Berarti ini sewa bukan tunjangan, kalau Wali Kota menyewa rumah pribadi menjadi rumah jabatan ini menurut kami jelas menyalahi aturan, namun kalau atas nama tunjangan rumah dinas itu sah-sah saja," terangnya.

Dia mengatakan informasi yang beredar di beberapa pemberitaan media massa diketahui bahwa Wali Kota dan Sekda Kota Sungai Penuh menyewa rumah pribadi menjadi rumah dinas.

BACA JUGA:Ini 3 Golongan Manusia yang Tersenyum Bahagia saat Hari Kiamat, Terbebas dari Siksaan dan Ketakutan 

BACA JUGA:Deretan Zodiak Paling Good Looking, Pesonanya Bikin Semua Orang Jatuh Cinta

Namun untuk memastikan kebenaran tersebut benar atau salah maka dirinya mendorong aparat hukum atau kejaksaan untuk melakukan penyelidikan kasus sewa rumah dinas tersebut. 

"Kami mendorong agar kasus sewa rumah dinas Walikota dan sekda Kota Sungai Penuh tersebut diproses hukum dan dilakukan penyelidikan agar semua menjadi terang, apakah benar bermasalah atau tidak," katanya. 

Sumber: