Anggota DPR RI Minta Guru Honorer Langsung Diangkat PNS atau PPPK : Mau Solusi Seperti Apa Lagi?

Kesimpulannya, kata Prof Zainuddin, kalau pemerintah mau menyetop honorer boleh-boleh saja, tetapi konsekuensinya harus bisa memenuhi kekurangan pegawai di berbagai instansi pemerintah pusat maupun daerah. 

 "Masing-masing instansi itu kekurangan pegawai, Kalau Kemendikbud, kekurangan guru 1 juta 50, coba diisi, tetapi sampai hari ini belum sampai 500 ribu," ungkapnya.

BACA JUGA:Asyik, Ada Kabar Gembira Nih untuk Nasib Honorer di Bungo Tahun 2023, Wabup Bungo Bilang Begini

BACA JUGA:Polisi Masih Kejar Pelaku Perdagangan Orang, 2 Anak Bawah Umur di Kuala Tungkal Dijual ke Kota Jambi

 Oleh karena itu, jika pemerintah kukuh ingin menjalankan kebijakan penghapusan honorer, maka konsekuensinya harus dipenuhi juga. 

"Mau menyetop honorer silakan, tetapi kekurangan-kekurangan itu akan diisi dengan pegawai berstatus ASN PPPK atau ASN PNS. Ini konsekuensinya. Mau dicari solusi macam apa lagi," ucap Prof Zainuddin. *

 

 

 

 

Sumber: jpnn.com