Mantan Ketua MK: Stop Pungutan Ekspor Sawit, Subsidi Salah Sasaran
jambi-independent.co.id|
Editor:
Surya Elviza|
Senin 11-07-2022,19:00 WIB
Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva meminta pemerintah sementara waktu menghentikan pungutan ekspor kelapa sawit karena memberatkan petani. Foto : jpnn.com-Ricardo-Jpnn.com
JAKARTA,JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID- Desakan agar pemerintah untuk mengehentikan sementara pungutan ekspor sawit, karena dianggap menyengsarakan petani datang dari mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva.
Dirinya meminta pemerintah untuk meninjau alokasi dana yang dihimpun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang sudah jauh menyimpang.
“Petani sawit sudah menjerit dan meminta agar pungutan ekspor dihentikan karena imbasnya ke harga jual TBS. Hentikan dulu pungutan ekspor dan penggunaan dana yang dihimpun BPDPKS untuk bio diesel,” ujar Hamdan.
Menurutnya, menghimpun dana dari pelaku sawit memang diperbolehkan dalam undang-undang no 39 tentang Perkebunan. Tapi, tidak ada peruntukan bagi subsidi bio diesel.
“Dari aturan tersebut jelas, dana pungutan ekspor bukan hanya untuk biodiesel. Tapi prakteknya mayoritas untuk subsidi biodiesel. Artinya dana yang dihimpun tidak kembali ke petani, khususnya untuk pengembangan sember daya manusia dan replanting,” tegasnya.
Ditahun 2017, menurut Hamdan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah merilis pernyataan tentang potensi korupsi pungutan ekspor sawit seperti dikutip dari jpnn.com.
“Subsidinya salah sasaran. Dinikmati oleh korporasi besar yang oknum pejabatnya tersangkut kasus korupsi minyak goreng,” seru Hamdan.(viz)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: jpnn.com
- Share:
