Dewan Tegas Tolak Rencana Pemerintah Ekspor Beras
jambi-independent.co.id|
Editor:
Surya Elviza|
Senin 04-07-2022,09:36 WIB
Anggota DPR RI Andi Akmal menolak tegas rencana pemerintah untuk ekspor beras. Foto : humas DPR RI-Humas DPR RI-Jpnn.com
JAKARTA,JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID- Rencana pemerintah yang akan mengekspor beras mendapat sorotan dari anggota dewan.
Salah satunya datang dari anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyatakan tegas menolak rencana pemerintah mengekspor beras.
Dikatakannya bahwa pemerintah harus mengingatkan target-target swasembada pangan yang masih banyak yang belum tercapai.
Dia menyebut hanya beras saja, pemerintah mengeklaim tidak impor dengan menyatakan keberhasilan meskipun masih tampak ada impor beras terutama jenis premium.
Akmal menambahkan produksi pangan dalam negeri sedang mengalami stagnasi atau cenderung menurun. Food estate yang di gadang-gadang menjadi program unggulan pada kenyataannya tidak memberi kontribusi tercapainya swasembada pangan.
Dikatakan Andi Akmal bahwa importasi pangan Indonesia masih terjadi pada komoditas gandum, beras, jagung, kedelai, bawang putih, tebu, ubi kayu dan beberapa komoditas lain yang bila ditotal selama tahun 2021 sebesar sekitar 27 juta ton.
“Yang perlu digalakkan ekspor pangan itu semestinya produk perikanan, bukan pertanian,” kata Andik Akmal dalam keterangan tertulis, Senin 4 Juli 2022.
Politikus PKS ini mengatakan untuk kedelai saja, Indonesia masih mengimpor 7,9 juta ton di tahun 2021.
“Sangat riskan kalau kita lepas (ekspor) beras sebesar 2,5 juta ton ke China, padahal kondisi pangan negara kita serba-tidak menentu,” ujar Andi Akmal.
Menurut Andi Akmal, semestinya perikanan Indonesia yang ditingkatkan ekspornya. Sebab, selama pandemi, ekspor perikanan dunia turun rerata 7 persen dengan nilai USD 152 miliar meskipun ekspor perikanan Indonesia naik di tahun 2020.
Bahkan, lanjut dia, masuknya PMK (penyakit mulut dan kuku) pada hewan ternak menambah peliknya situasi pangan dalam negeri.
Andik Akmal mengkhawatirkan situasi global khususnya perang antara Rusia dan Ukraina karena memberikan efek berantai seluruh negara di dunia akan ancaman krisis pangan.
“Stok cadangan pangan ini mesti menjadi perhatian utama pemerintah dalam mengelola manajemen krisis. Jangan sampai salah langkah mengelola stok, karena mengelola produksi kita masih kewalahan,” ujar Andi Akmal.
Menurut dia, manajemen stok mesti baik dan peningkatan produksi beras, cabai, bawang merah, telur dan daging ayam, ikan, serta minyak goreng masih dapat dilakukan karena komoditas ini potensial untuk meningkat jumlah produksinya.
Dia mengatakan hal mendesak yang mesti diubah dari regulasi pemerintah adalah kebijakan yang selama ini masih tidak pro pada petani sehingga membuat petani tanah air harus berhadapan langsung dengan negara luar.
Pemerintah, kata diam mesti dapat meningkatkan kemampuan petani kita dengan alat, modal hingga produk bibit, sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing baik secara harga maupun kualitas.
“Perbaiki dulu ekosistem pertanian pangan kita, termasuk produk perikanan sehingga kita yakin dalam kondisi seperti ini negara kita dapat melepas cadangan pangan,” ujar Andi Akmal.
"Apabila kondisi normal, kita enggak masalah melepas cadangan pangan terutama beras. Namun, ini kan kondisi masih belum menentu," bebernya.
Dia menilai tata kelola pertanian kita baik, petaninya sendiri maupun komoditasnya belum cukup baik seperti dikutip dari jpnn.com.
“Jadi, jangan buru-buru melepas beras sampai jutaan ton, Tunggu jika kita terbukti tidak impor komoditas pangan lainnya,” ujar Andi Akmal.(viz)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: jpnn.com
- Share:
