Sri Lanka Bangkrut,Hutang Menghantui, Stop Layanan Pemerintah Hingga Tutup Sekolah

Sri Lanka Bangkrut,Hutang Menghantui, Stop Layanan Pemerintah Hingga Tutup Sekolah

Sri Lanka mengalami kebangkrutan. Foto : jpnn.com--

JAKARTA,JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID- Sri Lanka akhirnya mengalami kebangkrutan. Kondisi perekonomian yang tidak menentu tersebut berdampak kepada semua bidang. Termasuk pendidikan.
 
Sri Lanka dinyatakan bangkrut setelah gagal membayar utang luar negeri (ULN). 
 
Pemerintah Sri Lanka, bahkan memutuskan untuk menutup sekolah dan menghentikan layanan pemerintahan untuk menghemat cadangan bahan bakar yang hampir habis. 
 
Akibat gagal bayar tersebut Sri Lanka kekurangan komoditas bahan bakar karena tidak mampu untuk melakukan impor. 
 
 
 
"Kami sedang menghadapi situasi yang jauh lebih serius di luar kekurangan bahan bakar, gas, listrik, dan makanan," ujar Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, dikutip dari Bloomberg, Kamis 23 Juni 2022.
 
 
Menurut Ranil, kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) merupakan jalan satu-satunya agar Sri Lanka bisa kembali pulih. 
 
Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi Bhima Yudhistira menilai kegagalan negara Sri Lanka membayar utang ke China harus menjadi pelajaran bagi negara lain, termasuk Indonesia. 
 
Pasalnya, istilah jebakan utang China kembali ramai setelah Sri Lanka mengalami krisis ekonomi terparah dalam sejarahnya. 
 
Negara berpenduduk 22 juta jiwa itu dinyatakan tidak mampu membayar utang luar negerinya, bahkan rasio utang Sri Lanka naik drastis dari 42 persen di 2019 menjadi 104 persen di 2021.
 
Menurut Bhima, salah satu penyebanya karena beban pengeluaran selama pandemi, utang infrastruktur dan kegagalan mengatasi naiknya harga barang atau inflasi. 
 
Ketergantungan akut Sri Lanka pada utang dimulai pada ekspansi proyek infrastruktur yang tidak masuk akal secara ekonomi. 
 
 
 
Misalnya, Pelabuhan Hambantota dengan kerjasama utang dari China direncanakan menjadi hub pelabuhan internasional yang memuat kapal kapal kargo besar. 
 
"Proyek tersebut masuk dalam OBOR (One Belt One Road) tahun 2017-2019. Faktanya, proyek pelabuhan Hambantota tidak sesuai rencana," ujar Bhima.
 
Selain itu, pemerintah Sri Lanka kesulitan membayar pokok dan bunga utang mega-proyek dan akhirnya membuat China menguasai konsesi pelabuhan Sri Lanka hingga puluhan tahun seperti dikutip dari jpnn.com.
 
Mengutip data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) periode Februari 2022, China ialah pemberi utang terbesar keempat buat Indonesia, bersama dengan Singapura, Amerika Serikat (AS), dan Jepang. (viz)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: