Ini Alasan Petani Kelapa Sawit Yakin Larangan Ekspor CPO Akan Segera Berakhir

Ini Alasan Petani Kelapa Sawit Yakin Larangan Ekspor CPO Akan Segera Berakhir

Petani kelapa sawit sedang panen. Foto : ist--

JAKARTA, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID- Meskipun Presiden Joko Widodo sudah melarang ekspor crude palm oil (CPO), namun para petani kelapa sawit larangan ini segera berakhir.
 
Hal ini diyakini oleh Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) yang memprediksi peraturan tersebut segera dicabut.
 
Disampaikan oleh Ketua Umum APPKSI Andi Muhamadyah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu 4 Mei 2022 bahwa pihaknya memproyeksikan larangan ekspor crude palm oil (CPO) kemungkinan akan berakhir
 
 
 
Hal ini karena kebijakan tersebut akan berdampak negatif terhadap profitabilitas produsen sawit di Indonesia. Serta penurunan mata pencaharian puluhan juta pekerja di sektor sawit.
 
"Pada akhirnya akan juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah daerah industri sawit," ujar Andi. 
 
Pemerintah memberlakukan larangan ekspor CPO, minyak goreng, RBD (refined, bleached, and deodorised) palm oil, dan RBD palm olein sejak 28 April. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan dan menurunkan harga minyak goreng di pasar lokal.
 
Menurutnya, dampak larangan ekspor minyak sawit mentah alias dan minyak goreng Indonesia akan menyebabkan penurunan harga domestik dan mendorong kenaikan harga di pasar lain seperti Malaysia.
 
"Tetapi, tidak akan memberikan dampak yang signifikan untuk menurunkan harga minyak goreng kemasan maupun curah," ucap Andi.
 
Andi menyebut sebenarnya naiknya harga minyak goreng baik curah maupun kemasan, yang berdampak pada daya beli masyarakat kecil dan ekonomi lemah serta pelaku usaha kecil sudah dicover oleh jaringan pengaman sosial berbentuk Bantuan langsung tunai langsung ( BLT) oleh pemerintah.
 
 
 
Namun, layaknya seperti penanganan kenaikan harga BBM yang juga dicover dengan BLT.
 
Andi pun mempertanyakan lalu apakah harga BBM turun sekalipun harga CPO turun kan tidak membuat harga BBM turun?
 
Andi memberikan perhitungan berdasarkan kebutuhan fisik mininum untuk seorang buruh dengan istri dan dua anak membutuhkan 0,78 liter minyak goreng seminggunya artinya sebulan hanya dibutuhkan 3,12 liter, dengan BLT Rp 100 ribu rupiah per bulan sudah terpenuhi dua liter minyak goreng untuk keluarga penerima manfaat.
 
"Sisanya tentu ditutup dengan pengeluarannya setiap bulan yang hanya dibutuhkan untuk membeli 1,12 liter minyak goreng," bebernya seperti yang dikutip dari jpnn.com.
 
Oleh karena itu, dia menilai pelarangan ekspor CPO tidak akan lama paling juga habis lebaran dibuka kembali, karena perekonomian butuh bertumbuh dan lapangan kerja baru juga dibutuhkan akibat dampak Covid-19 yang sudah menyebabkan PHK besar besaran.
 
"Jadi percaya deh larangan ekspor CPO oleh Jokowi cuma seumur cuti bersama lebaran," ungkap Andi. (viz)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: