Belasan SKPD Belum Laporkan Aset 

Belasan SKPD Belum Laporkan Aset 

JAMBI-INDEPENDNET.CO.ID, SAROLANGUN, JAMBI - Badan Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sarolangun, hanya menerima 26 OPD yang sudah melaporkan kondisi asetnya. 16 diantaranya, belum melaporkan keberadaan dan kondisi barang tersebut. 

Kepala Bidang Aset BPKAD, Darta Wijaya Saputra menjelaskan, jumlah keseluruhan aset milik Pemda, untuk kendaraan roda dua sebanyak 1.625 unit. Sedangkan roda empat berjumlah 210 unit.

"Yang sudah kita inventarisir dari Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang sudah kita catat semuanya sudah kita laporkan juga ke Komisi II DPRD Sarolangun," katanya, Kamis (2/11).

Lanjut Darta, masih banyak OPD yang belum melaporkan keberadaan dan kondisi fisik kendaraan pada setiap OPD, di lingkungan Pemkab Sarolangun.

"Baru 26 OPD yang sudah melapor, 16 OPD lainya belum melapor kondisi dan keberadan fisik aset ke pihak pengelolaan aset," ucapnya.

Ia mengakui, kendala yang dialami OPD banyak yang belum terinventarisir, lantaran aset tersebut di tahun sebelumnya belum pernah dilaporkan. Meski sebagiannya ada yang melapor.

"Masih kita telusuri setiap OPD yang bersangkutan, apa yang menjadi kendalanya," tuturnya.

Lebih lanjut, Darta katakan, pihaknya akan memeriksa secara rinci, mulai dari tahun pembeliannya, kapan diberikan kepada yang bersangkutan. Terutama yang tinggalnya di desa. 

"Yang tinggalnya di desa- desa, itu tidak semuanya terpantau seperti apa kondisi kendaraannya," sebutnya.

Terkait kendaraan roda dua yang tidak layak digunakan, pihaknya akan menginventarisir kembali. Apakah nanti ada penghapusan aset tersebut, nantinya disesuaikan dengan usulan yang diajukan setiap OPD.

"Yang terpenting laporan dari OPD untuk kondisi aset tersebut, sudah kita data semuanya. Apakah rusak berat atau seperti apa. Dan mereka mengusulkan untuk penghapusan, selanjutnya akan menjadi pertimbangan untuk status aset tersebut," ungkapnya

"Kita mesti lihat terlebih dahulu kondisi barangnya seperti apa, kalau harus dihapuskan. Karena membebani neraca OPD. Maka ada kemungkinan aset tersebut dihapuskan," imbuhnya. (bam/enn).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: