Teng! Presiden Prabowo Hapus Tunjangan Anggota DPR RI serta Moratorium Kunker

JAKARTA, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Presiden RI Prabowo Subianto, dalam pernyataan bersama ketua umum partai politik di parlemen, bersepakat menghapus besaran tunjangan anggota DPR RI serta menerapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Hal itu disampaikan Kepala Negara di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025, sebagai respons atas aspirasi publik terkait dinamika demonstrasi di berbagai daerah.

"Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," katanya.

Dalam pernyataan resminya, Presiden menegaskan bahwa DPR RI akan segera membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat.

BACA JUGA:Anggota DPR RI Mulai Minta Maaf, Netizen: Masih Mau Kerja Gak Kalau Digaji 2 Kali UMR Tanpa Tunjangan

“Saya juga akan meminta pimpinan DPR RI untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi, agar bisa diterima dengan baik dan berdialog langsung,” ujarnya, dilansir dari ANTARA.

Prabowo menambahkan, usulan lain dari masyarakat juga akan ditindaklanjuti melalui mekanisme delegasi yang diterima langsung oleh DPR RI.

“Hal-hal lain juga akan ditindaklanjuti melalui delegasi ke DPR RI,” ucapnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo didampingi oleh delapan ketua umum parpol di DPR, yakni Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin.

BACA JUGA:Jangan Sampai Berdampak ke Ekonomi, Gubernur Jambi Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi

Selain itu juga hadir, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, serta sejumlah pimpinan partai politik, antara lain Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Sekjen PKS Muhammad Khalid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Sumber: