Optimalkan Penegakan Perda, Azhar Minta Dukungan Satpol PP Diperkuat

JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – DPRD Kota Jambi mendorong Pemerintah Kota Jambi memperkuat dukungan anggaran dan fasilitas operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan penegakan peraturan daerah (perda) sekaligus menjaga ketertiban umum di Kota Jambi.

Anggota Komisi I DPRD Kota Jambi, Azhar, S.E., mengatakan pelaksanaan tugas Satpol PP di lapangan membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Hal itu seiring dengan meningkatnya kebutuhan pengawasan serta penanganan berbagai laporan masyarakat terkait pelanggaran ketertiban umum.

Menurut Azhar, Satpol PP merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam memastikan perda dan peraturan kepala daerah dapat dijalankan di tengah masyarakat.

BACA JUGA:Komisi I DPRD Kota Jambi Minta Operasional Andrew’s Party Mart Ditunda

“Satpol PP ini merupakan ujung tombak pemerintah daerah dalam penegakan perda. Karena itu, jangan sampai petugas dibebani tugas yang besar, tetapi dukungan anggaran dan fasilitas operasionalnya masih terbatas,” ujar Azhar.

Hal tersebut menjadi perhatian DPRD setelah digelarnya rapat dengar pendapat yang membahas pelaksanaan tugas serta kebutuhan operasional Satpol PP di lapangan.

Azhar menyebut keterbatasan armada patroli dan dukungan operasional menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, ketersediaan kendaraan operasional sangat dibutuhkan agar petugas dapat bergerak cepat ketika menerima laporan maupun menemukan pelanggaran di lapangan.

BACA JUGA:Tak Lihat Progres di TPA Talang Gulo, DPRD Minta Kerja Sama PT Regen Dievaluasi

“Kalau armada terbatas, tentu mobilitas petugas juga ikut terbatas. Padahal laporan dari masyarakat bisa datang kapan saja dan membutuhkan respons yang cepat,” katanya.

Karena itu, Azhar mendorong Pemkot Jambi melakukan evaluasi terhadap kebutuhan operasional Satpol PP, termasuk jumlah armada, perlengkapan pendukung, serta anggaran untuk kegiatan pengawasan dan penertiban.

“Yang kita dorong bukan hanya penambahan anggaran, tetapi anggaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Fasilitas yang diberikan juga harus mampu menunjang tugas mereka,” tegasnya.

Ia mengatakan penguatan Satpol PP tidak semata-mata berkaitan dengan penertiban, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketertiban, keamanan lingkungan, serta estetika Kota Jambi.

BACA JUGA:Dugaan Pasien BPJS Ditolak, DPRD Kota Jambi Akan Datangi Siloam

Sumber: