Satu Klik Menguji Kepercayaan

Izin ke dampak

Surabaya menargetkan realisasi investasi Rp43 triliun pada 2026, meningkat dari kisaran Rp35 triliun hingga Rp36 triliun pada tahun-tahun sebelumnya. Target tersebut memperlihatkan besarnya harapan terhadap perbaikan iklim usaha melalui pelayanan yang cepat dan transparan.

Angka investasi tidak semestinya berhenti sebagai angka makro. Pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah modal masuk. Berapa lapangan kerja tercipta? Berapa banyak UMKM lokal masuk rantai pasok? Apakah investasi memperkuat ekonomi lokal? Apakah pertumbuhan tetap memperhatikan lingkungan?

BACA JUGA:Prakiraan Cuaca Jambi Hari Ini: Didominasi Cerah, Suhu Siang Tembus 34°C, Jaga Hidrasi Tubuh!

Ukuran keberhasilan akhirnya berada pada manfaat yang dirasakan masyarakat. Investasi yang besar tetapi tidak membuka kesempatan kerja, tidak melibatkan usaha lokal, atau tidak meningkatkan kesejahteraan warga akan kehilangan sebagian makna pembangunannya.

Karena itu, inovasi perizinan digital perlu memasuki tahap berikutnya. Pemerintah dapat mengembangkan dasbor publik yang menampilkan jumlah izin masuk dan selesai, waktu rata-rata penyelesaian, jenis kendala, permohonan yang melewati standar pelayanan, serta tingkat penyelesaian pengaduan.

Data juga dapat dihubungkan dengan dampak investasi terhadap tenaga kerja dan UMKM. Dengan begitu, pemerintah tidak hanya mengetahui berapa banyak izin yang diterbitkan, tetapi juga dapat mengukur apa yang terjadi setelah izin tersebut terbit.

Kecerdasan buatan pun sebaiknya tidak berhenti sebagai mesin penjawab pertanyaan. Data yang terkumpul dapat digunakan untuk menemukan titik kemacetan, memprediksi permohonan yang membutuhkan pendampingan, dan mendeteksi prosedur yang terlalu sering menimbulkan kesalahan.

BACA JUGA:Waduh! Kabut Asap di Jambi Rupanya Ada Kiriman dari Sumsel, Jarak Pandang Anjlok hingga 1 Kilometer

Digitalisasi juga harus tetap inklusif. Tidak semua pelaku UMKM memiliki kemampuan digital yang sama. Karena itu, layanan daring perlu berjalan bersama pendampingan luring. Klinik Investasi dan Mal Pelayanan Publik tetap penting sebagai jembatan agar transformasi teknologi tidak meninggalkan kelompok yang paling membutuhkan bantuan.

Pada titik tersebut, perizinan digital tidak lagi sekadar urusan aplikasi. Ia menjadi bagian dari pembenahan hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pemerintah menyediakan kepastian, pelaku usaha memperoleh ruang untuk berkembang, sementara masyarakat mendapatkan manfaat dari aktivitas ekonomi yang tumbuh.

Sebuah izin mungkin hanya terlihat seperti dokumen administratif. Namun, di belakangnya bisa terdapat rencana usaha, modal yang dipertaruhkan, lapangan kerja yang menunggu, dan harapan keluarga yang menggantungkan penghidupan.

BACA JUGA:Rumah Diduga Tempat Penampungan Minyak Ilegal Terbakar di Bungku Batang Hari, Nama Sitanggang Disebut-sebut

Karena itu, satu klik sebenarnya menguji lebih dari kemampuan teknologi. Ia menguji apakah birokrasi mampu menghadirkan kepastian, apakah pemerintah dapat menjaga transparansi, dan apakah investasi benar-benar berujung pada kesejahteraan.

Sumber: