UU Perampasan Aset dan Implikasinya bagi Ekonomi

Sabtu 21-11-2026,19:12 WIB
Reporter : Risza S Bassar
Editor : Risza S Bassar

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya merupakan momen penting dalam perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-undang ini memberi negara instrumen untuk mengejar harta yang diduga merupakan hasil kejahatan, termasuk melalui mekanisme perampasan aset tanpa menunggu pelaku dipidana (non-conviction based asset forfeiture).

Dari sisi ekonomi, kehadiran UU ini patut disambut karena korupsi bukan semata persoalan moral. Ia adalah pajak tersembunyi yang membebani masyarakat dan dunia usaha.

Ketika anggaran pembangunan bocor, harga proyek dibengkakkan, atau perizinan diperjualbelikan, yang paling dirugikan adalah pelaku usaha jujur, tenaga kerja, dan masyarakat yang menanggung biaya layanan publik. Kebutuhan akan instrumen pemulihan aset ini semakin nyata apabila kita melihat posisi Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index atau CPI) 2025.

Skor Indonesia turun menjadi 34 dari 100, menurun tiga poin dibandingkan skor 37 pada 2024. Peringkat Indonesia juga merosot dari 99 menjadi 109 dari 180 negara. 

BACA JUGA:Badak Jawa Diusulkan Pindah ke Alas Purwo, Tetua Baduy Menolak: Harus Tetap di Ujung Kulon

Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan korupsi masih menjadi hambatan serius bagi kredibilitas tata kelola ekonomi nasional. Dalam kondisi demikian, perampasan aset menjadi penting bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan harta negara dan memberi sinyal bahwa kejahatan ekonomi tidak akan menguntungkan.

Dalam praktiknya, korupsi menciptakan ketidakadilan kompetitif. Perusahaan yang memiliki akses politik, modal besar, atau koneksi birokrasi dapat memenangkan proyek bukan karena kualitas dan efisiensinya, melainkan karena kemampuannya membayar “biaya tidak resmi”. Kondisi ini menekan margin usaha kecil dan menengah, menurunkan minat investor, serta memperlemah daya saing nasional.

UU Perampasan Aset, jika diterapkan secara tepat, dapat memberi efek jera yang lebih nyata. Aset hasil korupsi tidak lagi cukup disembunyikan di bawah nama kerabat, perusahaan fiktif, atau instrumen keuangan. Negara memiliki dasar hukum untuk melacak, membekukan, menyita, dan merampasnya.

Pemulihan aset juga bukan sekadar menambah penerimaan negara. Jika aset tersebut berasal dari korban penipuan atau kejahatan ekonomi, pengembaliannya dapat membantu korban memulihkan modal dan melanjutkan usahanya. KPK sendiri mencatat pemulihan aset sekitar Rp1,53 triliun sepanjang 2025.

BACA JUGA:Polres Kerinci Bongkar 2 Kasus Sabu dalam Semalam, Temukan 88 Paket dalam Sistem Tempel

Manfaat terbesar UU ini bukan pada jumlah uang yang berhasil dirampas, melainkan pada perubahan insentif. Bila koruptor tahu bahwa harta mereka dapat dilacak dan dirampas, insentif untuk melakukan korupsi berkurang. Bila pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi lebih bersih, biaya usaha menurun dan persaingan menjadi lebih sehat.

Data investasi menunjukkan betapa pentingnya menjaga kepercayaan dunia usaha. Realisasi investasi Indonesia pada 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun, tumbuh 12,7% dibandingkan tahun sebelumnya dan melampaui target pemerintah sebesar Rp1.905,6 triliun.

Investasi hilirisasi juga mencatatkan kontribusi Rp584,1 triliun atau 30,2% dari total realisasi investasi 2025, dengan pertumbuhan 43,3% secara tahunan. Artinya, Indonesia sedang mengandalkan investasi besar untuk menciptakan lapangan kerja, membangun industri, dan memperluas basis ekonomi. Karena itu, kepastian hukum dan perlindungan aset yang sah menjadi faktor yang tidak boleh diabaikan.

Namun, niat baik undang-undang tidak otomatis menghasilkan kebijakan yang baik. Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana memiliki risiko besar apabila wewenangnya terlalu luas, standar pembuktiannya terlalu rendah, atau pengawasannya lemah.

BACA JUGA:Kondisi Casis Bintara TNI AD Berangsur Pulih, Korem 042/Gapu Sampaikan Dukungan untuk Masa Depannya

Kategori :