Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa beberapa KDKMP di Jawa Timur bahkan telah memulainya lebih awal melalui uji coba penyaluran bantuan sosial, mulai dari Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga bantuan alat dan mesin pertanian.
Koperasi-koperasi yang ditinjau juga telah dilengkapi manajemen pengelola, sarana transportasi, hingga pasokan barang kebutuhan pokok bersubsidi seperti minyak goreng MinyaKita, beras SPHP, LPG 3 kg, dan pupuk. Pemerintah pun mendirikan posko pemantauan untuk mengawal kelancaran distribusi logistik tersebut ke masyarakat.
Kendati demikian, keberhasilan operasional KDKMP sangat bergantung pada keandalan sumber daya manusianya. Perpres Nomor 82 Tahun 2026 menugaskan Agrinas untuk mengelola dan mendampingi operasional koperasi selama masa transisi dua tahun.
Penugasan ini mencakup pengelolaan harian, pengembangan bisnis, pemantauan, hingga integrasi sistem operasional dengan Simkopdes.
Untuk menopang peran tersebut, penyiapan SDM dilakukan secara masif. Dari target rekrutmen awal sebanyak 30.000 orang, sebanyak 28.624 peserta berhasil menyelesaikan tahapan pelatihan hingga tersertifikasi menjadi manajer koperasi.
Hingga saat ini, 26.911 manajer telah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bersama Agrinas.
Para manajer ini bertugas memetakan kebutuhan pasar lokal, mengonsolidasikan produk, meningkatkan volume transaksi, hingga memperluas keanggotaan.
Ragam unit usaha yang diampu pun sangat luas, mulai dari pengelolaan gerai sembako, layanan simpan pinjam, klinik dan apotek desa, pengelolaan cold storage, hingga jasa logistik lokal.
Selama masa transisi dua tahun, dukungan gaji para manajer disiapkan oleh pemerintah melalui APBN. Setelah masa kontrak dua tahun berakhir, koperasi diharapkan telah cukup matang dan menguntungkan sehingga mampu membiayai gaji pegawainya secara mandiri dari hasil usaha.
Belajar dari KDMP Tamanmartani
Model koperasi yang ideal dan responsif terhadap kebutuhan warga sudah dijalankan oleh KDMP Tamanmartani di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
Koperasi ini telah beroperasi sejak Juni 2025 dengan memanfaatkan lahan aset desa, jauh sebelum adanya program bantuan bangunan fisik dari Agrinas. Hingga Juni 2026, anggotanya telah mencapai 1.118 orang.
KDMP Tamanmartani mengelola beberapa unit usaha, mulai dari gerai sembako, sarana produksi pertanian (saprotan), budi daya ikan nila metode bioflok, penyedia Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Agen BNI 46, hingga fasilitas klinik kesehatan.
Modal usahanya dihimpun dari simpanan pokok anggota sebesar Rp100.000 dan simpanan wajib Rp5.000. KDMP Tamanmartani juga mendapat pinjaman Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi sebesar Rp750 juta serta penyertaan modal BUMKal sebesar Rp80 juta.
Unit bisnis klinik kesehatan di KDMP Tamanmartani saat ini tengah menyiapkan proses sertifikasi menuju Klinik Pratama agar dapat melayani pasien BPJS Kesehatan. Kehadiran layanan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh warga desa mengingat jarak ke puskesmas terdekat cukup jauh.
Pengalaman KDMP Tamanmartani memberikan dua pelajaran penting bagi pengembangan KDKMP.