Data ini menurutnya dapat menjadi bekal bagi penegak hukum di Indonesia untuk bergerak dan memutus mata rantai judi online. Dengan data yang jelas aparat penegak hukum dinilai bisa lebih mudah menjemput dan memproses para pelaku judi online untuk memberi efek jera yang nyata.
Terakhir, Pratama menyinggung terkait pentingnya pembentukan Badan Pelindungan Data Pribadi.
Satu elemen yang kerap menjadi pintu bagi masyarakat terjerumus judi online ialah metode promosi sindikat dan agen judi online yang menghubungi masyarakat secara langsung ke nomor ponsel pribadi ataupun melalui pesan instan.
Salah satu biang kerok, promosi-promosi tersebut dapat sampai ke tangan masyarakat ialah kebocoran data yang telah terjadi di periode-periode awal masifnya digitalisasi di Indonesia.
Di masa itu, institusi yang datanya bocor tidak menerima konsekuensi apa-apa sehingga di masa kini justru masyarakat yang tidak berdaya lagi-lagi menjadi korban dari masalah di masa lalu.
Maka dari itu, pembentukan Badan Pelindungan Data Pribadi harusnya dapat mencegah lebih banyak kasus kebocoran data di masa mendatang dan menguatkan komitmen PSE mengetatkan keamanan dalam pengelolaan data pribadi masyarakat.
Pratama menyatakan momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi titik balik yang tepat untuk memaksimalkan empat langkah tersebut.
Dengan demikian, judi online yang menyengsarakan rakyat tidak lagi hanya bisa ditekan tapi juga diberantas hingga tuntas.
"Memang dibutuhkan ini, kerja keras begitu ya. Kerja keras bersama, Baik itu Komdigi, Kepolisian Republik Indonesia, perbankan, PPATK. Termasuk juga mungkin nanti Kemenko Polkam dan lain-lain. Supaya apa? Supaya perintah Pak Prabowo, Presiden kita untuk memberantas judi online ini bisa segera terlaksana. Kalau ini kerjanya enggak bareng-bareng tentu akan susah sekali,” Pratama menutup pernyataannya.*