Bansos Salah Sasaran? Pemerintah Siapkan Operator Desa Bergaji Khusus Perbaiki Data

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Akurasi data kembali menjadi sorotan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) nasional.

Pemerintah mengakui masih terdapat kekeliruan dalam basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, perbaikan data tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat.

Peran desa dinilai sangat krusial karena proses input dan pembaruan informasi warga berawal dari tingkat paling bawah.

BACA JUGA:THR Buruh dan BHR Ojol 2026 Dimatangkan, Menaker Siap Konsultasi ke Prabowo

 

Dalam sosialisasi DTSEN di Karawang, Saifullah menjelaskan dukungan datang dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk menghadirkan operator data desa yang dibiayai melalui anggaran desa.

Skema tersebut mencakup pemberian gaji khusus bagi petugas yang bertanggung jawab memasukkan dan memperbarui data warga.

“Menteri Desa, Pak Yandri, telah memberikan dukungan, misalnya mendorong desa untuk menghadirkan serta membiayai operator data desa, termasuk pemberian gaji.

Ini sangat berarti bagi kami, karena keberadaan operator desa sangat menentukan,” ujarnya, dikutip dari ANTARA.

Menurutnya, pengambilan kebijakan sangat bergantung pada siapa yang memasukkan data. Proses tersebut dilakukan oleh operator data desa bersama dinas sosial setempat.

BACA JUGA:Anggaran Rp 8,5 Miliar Jadi Sorotan, Ini Deretan SUV Tangguh Selain Jeep 4.200 cc Untuk Gubernur Kaltim

 

Tingkat Kesalahan Disebut Terus Menurun

Pemerintah tidak menutup mata terhadap masih adanya kesalahan dalam DTSEN. Namun, validasi dan koreksi data disebut terus berjalan seiring meningkatnya partisipasi masyarakat.

“Dari hari ke hari, tingkat kesalahan terus menurun, terlebih jika masyarakat semakin sadar dan aktif terlibat,” katanya.

Keterlibatan publik dinilai penting agar pembaruan data berlangsung dinamis dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial masyarakat.

Perbaikan DTSEN juga merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menekankan kolaborasi lintas kementerian untuk memastikan bansos tepat sasaran dan mengurangi potensi kesalahan penerima.

Saifullah menilai data yang akurat akan menghadirkan keadilan dalam distribusi bantuan. Ia mencontohkan Kabupaten Karawang yang dinilai mampu mengelola anggaran daerah untuk memperkuat perlindungan sosial, termasuk capaian universal health coverage.

BACA JUGA:Cocok Buat Lebaran! Harga Toyota New Yaris Cross Hybrid EV 2026, SUV Mewah Irit 30 Km/L

 

Cegah Manipulasi di Tingkat Desa

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan pentingnya integritas di tingkat desa dalam proses pendataan.

“Dengan mekanisme ini, tidak ada lagi ‘kongkalikong’ data di tingkat desa. Insyaa Allah, dengan cara ini akurasi DTSEN akan semakin baik, karena jika datanya benar, maka tidak akan terjadi lagi kondisi di mana yang berhak justru tidak menerima bantuan, sementara yang tidak berhak malah menerima,” ujarnya.

Ia menyebut, saat ini jumlah desa di Indonesia telah mencapai 75.266 desa. Perubahan kondisi sosial masyarakat pun berlangsung cepat, mulai dari kelahiran, kematian, perpindahan penduduk hingga perubahan status ekonomi.

Karena itu, pembaruan data harus dilakukan berjenjang dari RT/RW, diverifikasi pendamping PKH dan pendamping desa, hingga terkonsolidasi secara nasional.

BACA JUGA:Sopir Dicegat Tengah Malam, Rp28 Juta Raib! Pelaku Begal di Sarolangun Ditangkap Tim Macan Pauh

 

Menurut Yandri, irisan kerja antara Kemensos dan Kemendes PDT sangat erat agar data yang benar dapat digunakan secara tepat untuk penyaluran bansos, afirmasi pembangunan, dan program lainnya.

Kehadiran operator desa bergaji khusus diharapkan mampu meningkatkan kualitas input data sekaligus mempercepat proses verifikasi.

Pemerintah menilai kebijakan berbasis data presisi menjadi fondasi penting dalam memperbaiki persoalan bansos salah sasaran.

 

Langkah ini menjadi bagian dari upaya sistemik untuk menutup celah data ganda dan memastikan warga yang berhak tidak terlewat dari bantuan.

Transparansi dan partisipasi masyarakat di tingkat desa disebut sebagai kunci agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.