Usulan Penukaran MBG Menjadi Uang Tunai Ditolak Badan Gizi Nasional

JAMBI - INDEPENDENT. CO. ID - Badan Gizi Nasional menolak ide mengubah skema penyaluran program makan bergizi gratis menjadi bantuan tunai. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan skema MBG yang hari ini digunakan sudah dirancang sejak lama oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, Dadan menilai pemberian uang tunai semacam itu sudah diwakili oleh program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan Kementerian Sosial. 

"Jadi kita tidak ingin melakukan itu," kata Dadan, pada Senin, 22 September 2025.

Lulusan Institut Pertanian Bogor ini juga berdalih pemberian uang tunai rentan penyelewengan. Ia mencontohkan satu kasus di Sumatera Utara, ketika salah seorang ibu menggunakan dana bantuan dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) milik anaknya untuk membayar hal lain, alih-alih membayar iuran sekolah. 

Padahal, kata Dadan, tujuan utama dari program makan bergizi gratis ini adalah bagaimana pemerintah ikut intervensi dalam meningkatkan gizi anak. 

"Program ini dirancang, kan sudah diskusi lama. Dan program ini adalah untuk intervensi pemenuhan gizi," ujarnya.

Selain itu, Dadan mengatakan skema bantuan tunai tidak mungkin dilakukan lantaran pemerintah ingin menciptakan sistem rantai pasok ekonomi desa.

Caranya, yakni dengan membangun permintaan atau demand baru dalam hal ini melalui dapur MBG. 

"Satu SPPG itu akan mendorong kemandirian pangan lokal dan ketahanan pangan lokal," ucap dia.

Setiap SPPG, Dadan mencontohkan membutuhkan sekitar 5 ton beras per hari. 

Beras itu nantinya diserap dari daerah setempat, maupun daerah penghasil beras.

Menurut dia, ini akan membuat petani mendapatkan permintaan tinggi sehingga nilai tukarnya pun terjaga. 

"Satu SPPG itu kan setiap bulan butuh 5 ton beras. Itu setara dengan 10 ton gabah kering giling. Jadi berapa hektar? Ada 2 hektar luas panen yang (dimanfaatkan) satu SPPG," kata Dadan. 

Sebelumnya, deretan permasalahan seperti keracunan dan selera makan siswa yang berbeda membuat usulan program makan bergizi disalurkan langsung melalui orang tua kembali mengemuka. 

Gagasan ini salah satunya dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris.

Ia menyoroti panjang dan lamanya proses penyajian makanan dalam jumlah banyak, sehingga membuat makanan rentan terkontaminasi bakteri. 

Oleh karena itu, Charles mendorong BGN mencoba pola lain dalam penyediaan makan bergizi gratis. "Bahkan opsi memberikan uang kepada orang tua murid misalnya. 

Sehingga orang tua murid bisa menyediakan makanan sendiri untuk anak-anaknya," ujar Charles di Parlemen, Jakarta, Jumat, 19 September 2025.