JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mengubah strategi dalam penanganan stunting setelah hasil evaluasi menunjukkan angka presentasi meningkat dari 13 menjadi 17 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman mengatakan bahwa pemerintah pada sebelumnya lebih fokus pada percepatan penanganan. Kini program diarahkan untuk menggabungkan upaya pencegahan dan percepatan secara seimbang.
“Selama ini perhatian kita lebih besar pada penanganan anak yang sudah terkena stunting. Ternyata kelompok ibu hamil dan menyusui kurang terjangkau program. Ini yang kita perbaiki,” kata Sudirman.
Ia menjelaskan, pencegahan dan percepatan harus berjalan bersamaan. Salah satu inovasi yang kini diterapkan adalah progpencegahannya
BACA JUGA:Simak! Ini nama-nama Pengurus PWI Pusat Periode 2025-2030 dalam Kabinet Persatuan
“Setiap figur masyarakat atau pejabat diminta bertanggung jawab mendampingi satu hingga dua anak yang berisiko atau sudah terkena stunting, termasuk mendukung upaya pencegahannya,” katanya.
Sebelumnya, dakam rapat bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bulan Agustus 2025, Al Haris menegaskan agar penanganan stunting tak dianggap sebagai pekerjaan sampingan.
“Stunting jangan diperlakukan seperti tugas tambahan. Ini harus menjadi pekerjaan utama kita semua,” ujar Al Haris.
Al Haris menyampaikan, tercatat angka stunting di Jambi meningkat dari 13,5 persen menjadi 17,1 persen. Lonjakan ini membuat pemerintah provinsi menyiapkan langkah rencana kegiatan yang disebut gerakan 5B.
BACA JUGA:Kamu INFJ? Berikut Fakta Menarik Tentang Kepribadian ini
Program 5B itu, kata Al Haris, mencakup kontribusi pejabat daerah dalam bentuk bantuan pangan dan dana.
“5 butir telur, 5 kilogram beras, dan Rp50 ribu rupiah,” katanya
Adapun, untuk skema tersebut yakni, pejabat eselon II diwajibkan menyumbang dua kali dalam sebulan, sementara pejabat eselon III minimal sekali.