7. Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
8. Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
9. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
10. Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
11. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
12. Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak seluruh angkatan kerja (guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online)
16. Ambil langkah darurat untuk cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
BACA JUGA:Kecelakaan Beruntun di Pintu Gerbang Tol Pijoan Muaro Jambi, 2 Orang Terjepit di Antara Truk Tangki
Tambahan 8 Agenda Reformasi (Batas waktu 31 Agustus 2026)
1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran
2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif
3. RSusun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil