TEBO, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Tahun 2025, dipastikan bahwa anggota DPRD Kabupaten Tebo tak punya pokir.
Padahal, pokok pikiran (pokir) DPRD merupakan salah satu input penting dalam perencanaan pembangunan daerah.
Untuk diketahui, pokir yang telah disusun oleh anggota DPRD kemudian dikaji oleh Badan Anggaran DPRD dan diintegrasikan ke dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan APBD.
Pokir DPRD memiliki dasar hukum yang kuat, meliputi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta peraturan pemerintah dan peraturan daerah terkait.
BACA JUGA:Pelayanan Samsat Tanpa Antre, Tim Pembina Samsat Nasional Hadirkan SIGNAL KIOSK Modern
Pokir merupakan usulan dari anggota DPRD berdasarkan aspirasi masyarakat, yang kemudian dikaji dan diwujudkan dalam bentuk kegiatan pembangunan.
Selain UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Pokir anggota DPRD juga diatur di PP Nomor 12 tahun 2018 dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017.
Namun, akibat efisiensi anggaran pasca terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Anggota DPRD Tebo tidak memiliki Pokir.
"Untuk anggota DPRD Tebo tahun ini kami tidak memiliki pokir alias kosong," kata Sulman Elfarisyi, anggota DPRD Kabupaten Tebo Fraksi PPP, Rabu 4 Juni 2025.
BACA JUGA:Jangan Lewatkan! Laga Penentuan Timnas Indonesia vs China Siap Bikin Jantung Berdegup
Menurutnya, ini merupakan kebijakan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tebo.
"Katanya berdasarkan Inpres tentang efisiensi anggaran," kata Sulman Elfarisyi.
Apakah anggota DPRD wilayah lain bernasib sama, dia mengaku belum mengetahui hal tersebut.
"Kalau untuk dewan kota atau kabupaten lain saya tidak tahu, tapi kita akan coba jalin komunikasi dengan teman-teman dewan dan TAPD kota dan kabupaten lain," kata Sulman.
BACA JUGA:Jangan Remehkan! Perut Kembung Bisa Jadi Gejala Penyakit Serius Ini!