JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Warga di sekitar Sungai Sekunder Desa Lambur II, Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Jambi, dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan.
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi mengindikasikan adanya dugaan habitat baru buaya muara (Crocodylus porosus) di wilayah tersebut, yang berpotensi menimbulkan konflik dengan manusia.
Humas BKSDA Jambi, Zuratus Shaleh, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai kemunculan buaya muara yang meresahkan warga.
"Kami sedang mengumpulkan informasi lebih lanjut dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat serta masyarakat," ujarnya pada Sabtu 1 Maret 2025.
BACA JUGA:Revolusi Aturan Kiper: IFAB Tetapkan Hukuman Tendangan Sudut untuk Ulur Waktu!
BACA JUGA:Hasil La Liga: Real Madrid Keok! Real Betis Menang 2-1 dan Gagalkan Kudeta Barcelona
Habitat Buaya Muara Dekat Permukiman Warga
Kemunculan buaya muara ini diduga disebabkan oleh pendangkalan sungai dan berkurangnya aktivitas lalu lintas air di sekitar parit sekunder tiga jalur dua Desa Lambur II. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang nyaman bagi buaya untuk berkembang biak.
Kepala Desa Lambur II, Andi, membenarkan adanya kemunculan buaya yang diperkirakan lebih dari satu ekor dan bahkan telah membentuk koloni.
"Buaya sering terlihat naik ke darat untuk berjemur dan mencari mangsa. Hewan ternak warga sudah banyak yang menjadi korban," ungkap Andi.
Warga khawatir akan potensi konflik antara manusia dan buaya, terutama karena ukuran buaya yang terlihat cukup besar, mencapai dua meter. "Kami berharap segera ada solusi sebelum jatuh korban," harap Andi.
BACA JUGA:Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Resmi Dilantik, Usung Visi 'Berkah Madani'
BACA JUGA:Wakil Bupati Tanjab Barat Dukung Investasi PT Pulau Sambu untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal
Imbauan dan Langkah Antisipasi
BKSDA Jambi mengimbau warga untuk menjauhi lokasi yang diduga menjadi habitat buaya muara. Pemerintah desa dan Dinas Perikanan setempat juga diminta untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pengelolaan buaya dan satwa air lainnya.