"Ini bukan niat saya untuk menyinggung kawan-kawan. Saya besar di Kota Bukittinggi juga berkat bantuan rekan-rekan wartawan dan media," kata Ibra, menekankan pentingnya peran jurnalis dalam perkembangan karier politiknya.
BACA JUGA:Pj Bupati Muaro Jambi Raden Najmi Kunjungi Posko Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan
Lebih lanjut, Ibra berjanji untuk lebih berhati-hati dalam berbicara, terutama dalam situasi yang membutuhkan keseriusan.
"Saya berjanji, dalam situasi yang serius seperti itu, saya tidak akan pernah bercanda lagi," tegasnya, mencoba meredakan ketegangan yang sempat muncul.
Permintaan maaf Ibra Yasser ini juga didukung oleh PKS, yang memberikan sanksi teguran keras sebagai peringatan terakhir.
"PKS memberikan teguran keras kepada Ibra Yasser. Ini adalah peringatan terakhir," ujar Syaiful Effendi, Ketua DPRD Sementara dari PKS.
BACA JUGA:KPU Sarolangun Tak Perpanjang Pendaftaran Pilbup Sarolangun
BACA JUGA:7 Rekomendasi Tempat Wisata di Jawa Barat
Ketua PWI Bukittinggi, Ikhwan Salim, menanggapi permintaan maaf tersebut dengan catatan tegas.
"Kami menerima permintaan maaf itu, tetapi dengan catatan bahwa jika insiden seperti ini terulang, kami tidak akan berkompromi. Siapa saja yang menghina profesi wartawan akan kami tindak secara hukum," kata Ikhwan.
Sikap tegas para wartawan Bukittinggi juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi jurnalis di Sumatera Barat, seperti Pewarta Foto Indonesia (PFI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
Insiden ini menjadi pengingat bagi pejabat publik lainnya untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi, terutama dalam berinteraksi dengan media yang memiliki peran krusial dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
BACA JUGA:Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi H Abdul Rahman-Guntur Diundang Apel Akbar Partai Gerindra
BACA JUGA:Harga BBM Turun per 1 September 2024, Berapa Harga Pertalite?
Dengan permintaan maaf ini, diharapkan hubungan antara Ibra Yasser dan komunitas jurnalis Bukittinggi dapat kembali harmonis, sekaligus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk menjaga etika komunikasi, terutama dalam dunia politik yang penuh dengan tantangan.