JAKARTA, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Ini Kasus yang menjerat Bupati Meranti yang sempat maki Kementerian Keuangan.
Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Muhammad Adil diduga terkenal kasus suap terkait pengadaan jasa umroh.
Hal ini berdasarkan pernyataan resmi Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang mengatakan Adil terjaring operasi tangkap tangan (OTT) karena diduga menerima suap. Suap tersebut dikaitkan dengan pengadaan jasa umrah.
"Suap pengadaan jasa umrah," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dimintai konfirmasi, Jumat, 7 April 2023.
BACA JUGA:Pemkab Muaro Jambi Anggarkan Rp 22 Miliar untuk THR ASN
BACA JUGA:Segini Biaya Pengurusan BPKB, STNK, dan TNKB Kendaraan Konversi Listrik di Kepolisian
Nurul menjelaskan bahwa Bupati yang pernah menyebut Kementerian Keuangan dengan kata kata kasar tersebut diduga melakukan pemotongan uang persediaan dan ganti uang persediaan pengadaan umrah sebesar 5-10 persen.
"Pemotongan Uang Persediaan dan Ganti Uang persediaan (UP dan GUP). Dipotong 5-10%," ujar Ghufron.
Sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Muhammad Adil terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis 6 April 2024.
Hal ini dibenarkan oleh Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.
BACA JUGA:Bupati Kepulauan Meranti yang Kena OTT KPK Sempat Viral Sebut Kemenkeu Diisi Iblis
BACA JUGA:Deretan Resep Minuman Segar Dengan Campuran Kelapa Muda, Sehat dan Menyegarkan
"Benar, tadi malam, 6 April tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten kepulauan Meranti Riau," ujar Ali Fikri.
"Beberapa pihak sudah ditangkap, di antaranya Bupati," sambungnya.
Firli mengungkapkan saat ini tim KPK masih bekerja. Pihaknya terus mengumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak.
Setelahnya pasti disampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat.
BACA JUGA:Sadis! Kasus Pembunuhan di Pal 10: Usai Dibacok, Darah Korban Diusap ke Bibir Pelaku
BACA JUGA:Sempat Kabur Ke Jakarta, Mantan Kades Cilodang Akhirnya Berhasil Diringkus
“Karena baru pertama tangkap tangan, sejak Januari sampai dengan 31 Maret 2023 tidak ada OTT, ini sesuatu yang memang mengejutkan," ungkapnya.
Firli juga mengatakan, pihaknya selalu sampaikan bahwa harus bekerja profesional sesuai ketentuan Hukum dan peraturan perundang undangan.
“Tidak boleh ada cacat hukum di akhir masa jabatan pimpinan KPK karena kami berlima selalu hati-hati, prudent dan kompak dalam membuat keputusan. Setiap keputusan diambil secara bulat,” bebernya. *
Artikel ini juga tayang di disway.id
Dengan judul ott Bupati meranti diduga pemotongan uang persediaan dan suap pengadaan jasa umroh