"Kalau saya melihatnya, itu sindirian keras untuk Jambi. Karena tidak bisa mengatasi ini," katanya. Menurut Nasroel, Gubernur Jambi harus tegas, dan mengikuti syarat yang diberikan Kementerian PUPR.
BACA JUGA:PKS Nyatakan Sikap Dukung Anies Baswedan Capres 2024, Sohibul Iman Bicara Soal Deklarasi
BACA JUGA:Catat, Ini Jadwal Pendaftaran CPNS 2023, Akan Ada banyak Lowongan
Truk batu bara tidak lagi lewat jalan nasional. Harus dialihkan ke jalan lain. Jalan khusus. Ini menjadi sebuah pertanyaan, kenapa tidak bisa diatasi.
"Kan katanya bakal ada jalan khusus, tapi wacana ini sudah ada sejak lama. Belum juga terealisasi," katanya. Dia tidak menyalahkan pemerintah pusat mengeluarkan pernyataan tersebut.
Karena pada kenyataannya, persoalan truk batu bara di Jambi belakangan ini cukup pelik. Masyarakat hanya disuruh bersabar. Sementara pengusaha batu bara terus mengeruk kekayaan di Provinsi Jambi.
Sebelumnya pada Selasa 24 Januari 2023, dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi V DPR RI RDP dengan Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bina Marga, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kepala BPIW Kementerian PUPR.
BACA JUGA:Peraturan Terbaru, Cek Cara Membuat Paspor 2023 Beserta Biayanya
Rapat yang digelar di DPR RI ini, salah satunya membahas permasalahan jalan nasional yang rusak, akibat truk batu bara yang melintasinya.
Dalam rapat tersebut, sepertinya harapan untuk perbaikan jalan nasional di Provinsi Jambi yang dilalui truk batu bara, sangat tipis.
Pasalnya, pemerintah pusat menilai hal itu hanya membuang-buang tenaga. Ini karena, mereka menilai bahwa Provinsi Jambi tak ada niat untuk memperbaiki sistem.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR RI Hedy Rahadian. Pihaknya kata dia, bisa saja mencari dana sebesar Rp1,2 triliun untuk perbaikan jalan nasional tersebut.
BACA JUGA:Tim Dancer SMA Kristen Bina Kasih Targetkan Champion di Honda DBL With KFC 2022-2023 Jambi Series
BACA JUGA:Ini Tips Make Over Kamar Mandi Jadi Instagramable dengan Biaya Murah
Tapi menurutnya itu bukan solusi. Karena jalan nasional itu tak akan lama bertahan dengan kondisi saat ini. “Kalaupun kita perbaiki Rp1,2 triliun, jangan-jangan tidak lama lagi. Ini bukan solusi,” kata dia.