KOTA JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, Kamaludin Havis mengkritik keras kebijakan Dua Miliar Satu Kecamatan (Dumisake) Pemerintah Provinsi Jambi, dalam mengatasi masalah pengangguran.
Kata Havis, program Dumisake ini sama sekali tidak terlihat dapat menyelesaikan masalah pengangguran yang ada di Jambi.
Lanjutnya, menurut data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah orang yang menganggur mencapai 86 ribu lebih.
“Saya rasa tidak bisa program Dumisake itu diandalkan untuk mengatasi masalah pengangguran kita,” kata dia beberapa waktu lalu.
BACA JUGA:Serangan Siber di KTT G20 di Bali? Ini Antisipasi dari Kapolri Jenderal Sigit
BACA JUGA:Toprak Razgatlioglu Raja World Superbike di Mandalika, Sandiaga Uno Bilang Begini
Kamaludin Havis mengatakan, program Dumisake bukan difokuskan untuk membuka lapangan kerja. Program Dumisake itu kata dia, isinya bantuan untuk UMKM, Beasiswa. “Tidak ada yang spesifik menyasar pengangguran ini,” katanya.
Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyebutkan, bahwa pemerintah seharusnya bisa lebih memaksimalkan pelatihan-pelatihan kepada anak muda potensial.
Jika ini dilakukan kata dia, dapat menambah daya saing anak muda dalam dunia kerja yang luas.
“Para pengusaha itu juga harus ditekan, wajib memperkerjakan warga lokal Jambi, tentunya sesuai kemampuan warga kita juga,” tegasnya.
BACA JUGA:Rumah Makan Ayam Bakar Jogja di Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi Hangus Terbakar
BACA JUGA:Sadis! Suami Bunuh Istri dengan Cara Mutilasi lalu Dibakar
Lanjutnya, berapa banyak perusahaan perkebunan sawit, pertambangan yang mencari kekayaan di Jambi ini.
“Mereka (perusahaan) harus membuka diri untuk merekrut warga lokal, jika hal ini dilaksanakan saya yakin masalah pengangguran dapat kita selesaikan,” tutupnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jambi menyiakan program Dua Miliar Satu Kecamatan (Dumisake), untuk mengurangi angka pengangguran di Jambi yang saat ini masih tercatat berdasarkan data BPS masih ada di angka 86 ribu orang atau 4,9 persen.