Mantan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Bambang Widjojanto menduga ada politisasi dalam pemanggilan Aniea Baswedan oleh KPK.
Bambang bilang, isu Formula E sejak awal telah dipolitisasi oleh beberapa anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI dan PDI-P.
BACA JUGA:Mengenal Sejarah Haornas, Dicanangkan Tahun 1983
BACA JUGA:Yoshinoya, Restauran Beef Bowl Asal Jepang Hadir di Kota Jambi
"Ada 1 - 2 orang Pimpinan KPK yang ditengarai dan diduga keras punya afiliasi politik tertentu sehingga dapat saja 'memaksakan' dirinya atas nama kepentingan politik, bukan sepenuh-penuhnya melakukan upaya penegakan hukum sesuai kewajiban hukum KPK," ujar Bambang lewat keterangan tertulis, Rabu 7 September 2022.
Menurut dia, ada faktual konteks berupa politisasi yang tak bisa dilepaskan dari isu Formula E ini.
Kata dia, anggota parlemen PSI dan PDIP dari DPRD DKI Jakarta secara intensif, terus menerus, melakukan 'politicking dan provokasi' untuk mempolitisasi Formula E.
Padahal Formula E adalah salah satu program strategis Pemprov DKI Jakarta yang ditujukan justru untuk kepentingan pemerintah dan warga Jakarta. Kendati program itu sudah disetujui oleh mayoritas anggota parlemen Pemprov DKI Jakarta.
BACA JUGA:Europa League: Fans Kecewa, Manchester United Kalah 0-1 Hadapi Real Sociedad
BACA JUGA:Lampiaskan Kekalahan, Arsenal Tundukkan FC Zurich 2-1 Laga Perdana Europa League 2022
Bambang Widjojanto melanjutkan, yang menjadi pertanyaan besar pascapemberian keterangan Anies Baswedan atas pemanggilan dari KPK hari ini, apakah nantinya pimpian KPK masih terus mencari cara lain untuk tersangkakan Anies.
"Apakah Pimpinan KPK akan tunduk pada hasil dan kesimpulan penyelidikan dan tidak mencari-cari alasan dan memaksakan kehendaknya untuk mentersangkakan Anies?" kata dia.
Dia bilang, saat ini adalah tahun politik jelang tahun 2024. Di mana 'political tension' makin menguat dan mengeras.
Di tahun-tahun poltik ini, ada drama dan sandera politik serta potensi 'political corruption' makin menguat dan mengeras sehingga akan banyak diciptakan kegaduhan yang menunjukkan makin rapuhnya proses penegakan hukum yang autentik dan memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat.*
Artikel ini juga tayang di FIN.co.id, dengan judul Mengapa Anies Diperiksa KPK Hingga 11 Jam?