JAKARTA, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menilai pemerintah sangat kejam menaikan harga BBM subsidi.
Padahal menurutnya masih ada cara lain yang bisa dilakukan untuk menekan APBN agar tidak bocor untuk subsidi BBM.
Mengingat saat ini masyarakat berada di kondisi yang sulit karena di bawah himpitan ekonomi.
Dikatakan Achmad, pemerintah bisa menggunakan defisit anggaran yang masih ada ruang di atas tiga persen sebagaimana UU membolehkan untuk mempertahankan subsidi BBM.
BACA JUGA:Warga Heran Harga BBM yang Melonjak Tajam : Naiknya Terlalu Tinggi dan tak Wajar
BACA JUGA:Persoalan Nenek Hafsa dan PT RPSL, Polda Jambi Lakukan Ini
Kemudian, proyek-proyek infrastruktur yang lemah proyeksi benefitnya terhadap APBN harus dialihkan lebih dulu untuk menangani subsidi BBM. Contohnya tunda pembangunan IKN dan PMN Kereta Api Cepat.
"Terkesan pemerintah sangat kejam dan tidak peduli dengan kondisi rakyatnya. Hanya peduli dengan proyek-proyek mercusuarnya. masih ada cara lain," tegas Achmad.
Dikatakannya bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dari Rp 7.600 menjadi Rp 10 ribu per liter amat memberatkan kehidupan rakyat dan dikhawatirkan akan disusul kenaikan berbagai harga komoditas seperti dikutip dari JPNN.com
"Padahal kondisi saat ini harga minyak dunia sedang turun mestinya pemerintah masih dapat menunda kenaikan harga BBM," ujar Achmad, Sabtu 3 September 2022.
BACA JUGA:Banyak Benda Bersejarah dalam Kenduri Swarnabhumi, Pj Bupati Sarolangun Minta Ada Museum Mini
BACA JUGA:BREAKING NEWS : Pemerintah Resmi Naikkan Harga BBM Subsidi
Menurut Achmad, masyarakat Indonesia sudah jatuh lalu tertimpa tangga akibat kenaikan harga BBM.
Dia menyebut pemerintah benar-benar menciptakan penderitaan bagi masyarakat.
"Dampak kenaikan BBM, Indonesia terancam stagflasi. Kenaikan berbagai harga harga tidak diikuti oleh kesempatan kerja, bahkan terdapat potensi PHK besar-besaran karena pabrik akan keberatan menghadapi dampak dari kenaikan harga BBM ini," kata Achmad.
Apalagi, bantalan Sosial (bansos) yang digelontorkan sebesar Rp 24,17 triliun tidak sebanding dengan tingkat risiko yang akan ditanggung atas kebijakan kenaikan BBM. *