Kemarau Mulai Mengintai, Ini Daftar 45 Desa di Muaro Jambi yang Rawan Kekeringan

MUARO JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Musim kemarau mulai menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten MUARO JAMBI.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muaro Jambi memetakan sedikitnya 45 desa yang dinilai rawan mengalami kekeringan di sejumlah wilayah.

Pemetaan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi krisis air bersih selama musim kemarau.

BPBD Muaro Jambi menyiapkan langkah respons cepat apabila sewaktu-waktu masyarakat mulai mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.

BACA JUGA:Tanjab Timur Bersiap Jadi Sentra Pengolahan Sabut Kelapa Bernilai Ekonomi Tinggi

Puluhan desa yang masuk dalam pemetaan tersebut tersebar di 9 kecamatan, yakni Kecamatan Mestong, Bahar Selatan, Bahar Utara, Kumpeh Ulu, Sungai Gelam, Kumpeh, Taman Rajo, Maro Sebo, dan Jambi Luar Kota (Jaluko).

Sementara itu, Kecamatan Sungai Bahar dan Sekernan untuk sementara belum masuk dalam daftar wilayah yang dipetakan sebagai daerah rawan kekeringan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Anari Hasiholan Sitorus, menegaskan bahwa masuknya suatu desa dalam pemetaan tidak berarti wilayah tersebut saat ini sudah mengalami kekeringan.

Menurutnya, pemetaan dilakukan berdasarkan potensi kerawanan yang dapat terjadi ketika musim kemarau berlangsung.

BACA JUGA:45 Desa di Muaro Jambi Rawan Kekeringan, BPBD Siapkan Distribusi Air Bersih

Dengan adanya pemetaan sejak awal, pemerintah diharapkan dapat bergerak lebih cepat apabila kondisi di lapangan mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih masyarakat.

"Ini merupakan daerah yang dipetakan sebagai wilayah rawan kekeringan saat musim kemarau, bukan berarti sudah terdampak. Pemetaan ini menjadi langkah antisipasi agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat apabila terjadi kekeringan," ujar Anari.

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis air bersih, BPBD Muaro Jambi telah menyiapkan armada mobil tangki yang dapat digunakan untuk mendistribusikan air kepada masyarakat yang membutuhkan.

Namun, distribusi air bersih tersebut tidak dilakukan secara otomatis. Pemerintah desa yang wilayahnya mulai mengalami kesulitan air diminta terlebih dahulu menyampaikan permohonan resmi kepada BPBD Muaro Jambi.

Sumber: