DPRD Tebo Gelar Rapat Paripurna, Nasdem Berikan 12 Catatan

MUARATEBO,JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Tebo, Saipul Anwar, menyampaikan Pandangan Akhir Fraksi NasDem terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tebo, Senin 2026.

Dalam penyampaiannya, Saipul Anwar menegaskan Fraksi NasDem menerima Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Namun, penerimaan tersebut disertai sejumlah catatan kritis dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Tebo.

"Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Tebo dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025. Namun, penerimaan ini disertai dengan catatan kritis, evaluasi mendalam, dan rekomendasi tegas lintas sektor demi perbaikan tata kelola pemerintahan," tegas Saipul Anwar

Fraksi NasDem juga menyoroti belum terbukanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada seluruh anggota DPRD. Menurut Fraksi, dokumen tersebut penting sebagai dasar pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA: Wabup Bungo Resmi Lantik 37 Pejabat Eselon IV di Lingkungan Pemkab Bungo, Ini Nama Lengkap yang Dilantik

Selain itu, Saipul menilai Pemerintah Kabupaten Tebo belum tegas dalam mengoptimalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang beroperasi di daerah.

"Perusahaan merusak lingkungan dan ruang hidup masyarakat, namun tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui CSR belum dimaksimalkan sehingga justru menjadi beban bagi daerah," katanya.

Di sektor kesehatan, Fraksi NasDem memberikan kritik terhadap pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Sultan Thaha yang dinilai belum sesuai peruntukan.

"BLUD seharusnya berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, bukan digunakan untuk pembelian pakaian, kegiatan HUT maupun spanduk," tegas Saipul.

Fraksi juga mempertanyakan urgensi penggunaan dana pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk RSUD karena dinilai belum memiliki kajian mitigasi dampak jangka panjang.

Jangan hanya fokus membangun gedung yang bagus, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap tidak mengalami peningkatan yang signifikan," ujarnya.

BACA JUGA:Empat Hari Pencarian, Tim SAR Temukan Bocah 8 Tahun yang Tenggelam di Sungai Tembesi

Selain itu, Saipul Anwar menilai pemerintah belum mampu melakukan diversifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan masih bergantung pada sektor perkebunan, pajak, retribusi, bantuan pemerintah pusat serta pinjaman daerah.

"Daerah harus mulai belajar berinovasi agar mampu mandiri. Jangan terus mengandalkan pinjaman, bantuan keuangan maupun transfer dari pemerintah pusat tanpa memperkuat sumber-sumber pendapatan daerah," tegasnya.

Sumber: