Siaga Karhutla 2026! Kapolda Jambi Turun Langsung, Warning Keras: Respons Harus Cepat dan Terukur!

JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai menghantui wilayah Provinsi Jambi.

Menyikapi hal itu, Polda Jambi menggelar apel kesiapsiagaan besar-besaran sebagai langkah antisipasi dini menghadapi potensi bencana sekaligus gangguan keamanan.

Apel yang digelar pada Rabu 22 April 2026 di lapangan Polresta Jambi tersebut dipimpin langsung Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno H Siregar.

Kegiatan ini menjadi sinyal kuat bahwa aparat tidak ingin kecolongan menghadapi musim kemarau yang diprediksi rawan karhutla.

BACA JUGA:Jambi Jadi Sorotan! Termasuk dalam 6 Daerah Rawan Karhutla, Ini Arahan Menteri LH Hanif Faisol

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Jambi H. Abdullah Sani, Wakapolda Jambi Brigjen Pol B Ali, serta jajaran Forkopimda dan stakeholder terkait, mulai dari BPBD, Basarnas, TNI hingga instansi lainnya.

Dalam amanatnya, Kapolda Jambi menegaskan bahwa kesiapsiagaan bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis yang harus diimplementasikan secara nyata di lapangan.

“Ini adalah langkah preemtif utama. Penanganan karhutla harus dilakukan sejak dini dengan mengedepankan pencegahan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, berdasarkan prediksi BMKG, potensi karhutla di Jambi diperkirakan meningkat mulai Mei hingga September 2026.

BACA JUGA:Tak Berkutik! Sat Reskrim Polres Bungo Bekuk Dua Pelaku Pencurian Kambuhan, Pelaku Gasak Motor dan Uang

Karena itu, seluruh personel diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam memantau titik panas (hotspot) yang berpotensi memicu kebakaran.

Tak hanya soal lingkungan, Kapolda juga menyoroti dampak luas karhutla yang bisa mengganggu berbagai sektor vital.

“Karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga berdampak pada kesehatan, transportasi, bahkan stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat,” ujarnya.

Dengan risiko sebesar itu, Kapolda Jambi menekankan pentingnya respons cepat, tepat, dan terukur dari seluruh pihak, termasuk sinergi lintas instansi.

Sumber: