Jambi Jadi Sorotan! Termasuk dalam 6 Daerah Rawan Karhutla, Ini Arahan Menteri LH Hanif Faisol
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. -ANTARA/HO-Humas Kementerian LH/am.-
JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan enam provinsi di Indonesia masuk dalam kategori rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat ancaman fenomena El Nino yang berpotensi memicu kekeringan panjang.
Salah satunya adalah Jambi, yang menjadi perhatian khusus karena memiliki hamparan lahan gambut cukup luas dan rentan terbakar saat musim kering ekstrem.
Selain Jambi, provinsi tersebut meliputi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan, yang dinilai memiliki lahan gambut cukup luas, sehingga memerlukan rencana detail dan konkret, terutama terkait pengelolaan ekosistem gambut.
"Tahun ini El Nino berkategori rendah hingga moderat tetapi terjadi pada musim kemarau, sehingga dampaknya diproyeksikan lebih signifikan. BMKG juga memperkirakan curah hujan kurang dari 100 mm per bulan, atau rata-rata di bawah 5 mm per hari," jelasnya.
"Kondisi ini meningkatkan potensi hari tanpa hujan, sekaligus menghambat upaya modifikasi cuaca untuk pencegahan karhutla," tegasnya saat memberikan arahan pada apel pagi di Kantor KLH, Jakarta Timur, Rabu.
Hanif menegaskan, pemantauan tinggi muka air tanah gambut mesti menjadi prioritas utama pemerintah daerah, utamanya Dinas Lingkungan Hidup setempat, mengingat beberapa wilayah menunjukkan penurunan drastis hingga 150 cm dan 80 cm.
Secara umum, kondisi gambut dianggap relatif aman jika tinggi muka air berada di atas 40 cm dari permukaan tanah.
"Penurunan di bawah 80 cm menjadi indikator meningkatnya risiko kebakaran. Oleh karena itu, kita perlu mengantisipasi kondisi tersebut, langkah-langkah operasional yang ditekankan yakni pemetaan detail tinggi muka air tanah di seluruh wilayah pengawasan, serta aktivasi dan pemasangan alat pemantau (logger) secara otomatis maupun manual," ujar dia.
BACA JUGA:MK Tegaskan: Hanya BPK yang Sah Hitung Kerugian Negara, Lembaga Lain Gugur?
Selanjutnya, Menteri LH juga meminta jajarannya agar fokus menangani karhutla di areal perusahaan konsesi atau yang memiliki konsesi, baik itu perkebunan maupun perusahaan di bidang kehutanan.
"Maka, lakukan akselerasi untuk mendorong mereka melakukan pengawasan tinggi muka air tanah. Selanjutnya, lakukan permintaan dengan detil lokasi-lokasi kanal yang berada di daerah gambut masing-masing yang diawasi," tuturnya.
Selain itu, Hanif juga meminta dilakukan reaktivasi kelompok masyarakat peduli api di wilayah rawan, serta identifikasi kebutuhan pendanaan dan koordinasi lintas kementerian.
"Langkah-langkah tersebut dirancang sebagai respons terhadap penurunan drastis tinggi muka air gambut serta meningkatnya risiko kebakaran selama musim kemarau panjang. Persiapan teknis, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam strategi awal penanggulangan karhutla tahun ini," demikian Hanif Faisol Nurofiq. *
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:


