Asia Tenggara Keringat Dingin BBM Dijatah, Pekerja Diminta WFH Imbas Krisis Energi Global

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Dunia sedang terguncang. Eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang telah berlangsung selama satu bulan terakhir membawa krisis energi global ke permukaan.

Pasokan minyak dunia tertahan di Timur Tengah, terutama akibat penutupan Selat Hormuz—jalur pengapalan sekitar 20% minyak dunia yang kini hanya terbuka terbatas untuk negara-negara yang dianggap bukan musuh oleh Iran.

Harga minyak mentah pun meroket menembus level US$100 per barel. Imbasnya, harga bahan bakar minyak (BBM) di berbagai negara ikut melonjak drastis, memaksa negara-negara Asia Tenggara mengambil langkah-langkah strategis—dari yang sekadar imbauan penghematan hingga kebijakan darurat energi nasional.

BACA JUGA:Segar dan Tangguh! Yamaha Hadirkan Gear Ultima dengan Teknologi Hybrid Yang Ditunggu

 

Malaysia: Kuota Subsidi Dipangkas, Harga Tetap Dijaga

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan penyesuaian kuota BBM bersubsidi dalam pengumuman khusus pada Kamis (26/3/2026).

Langkah ini diambil setelah beban subsidi membengkak tajam dari 700 juta ringgit (Rp2,96 triliun) menjadi 3,2 miliar ringgit (Rp13,55 triliun).

"Insyaallah, saya akan menguraikan langkah-langkah strategis negara untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi krisis energi global yang timbul dari konflik di Asia Barat," ujar Anwar.

Efektif 1 April 2026, kuota bulanan program subsidi Budi Madani RON95 (Budi95) dipangkas dari 300 liter menjadi 200 liter per bulan untuk pengguna kendaraan pribadi. Namun, harga jual eceran tetap dipertahankan di level 1,99 ringgit (Rp8.431) per liter.

BACA JUGA:Kurir 58 Kg Shabu Terancam Hukuman Mati, Jalani Sidang Perdana di PN Jambi

 

"Keputusan untuk mempertahankan harga bensin RON95 adalah langkah yang diperhitungkan dengan matang agar tidak membebani rakyat," tegas Ibrahim.

Pemerintah Malaysia mengklaim sekitar 90% penduduk tidak akan terdampak signifikan karena mayoritas hanya mengonsumsi 100-200 liter per bulan. Sektor transportasi daring dan logistik tetap mendapat kuota khusus 800 liter per bulan.

Sumber: