HPN 2026, dari Ruang Redaksi ke Ruang Publik, Mengembalikan Pers pada Rakyat

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - ​Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap 9 Februari sejatinya bukanlah sekadar seremoni tahunan yang berlalu bersama ucapan selamat di media sosial.

Ia adalah sebuah momentum reflektif yang memaksa setiap insan pers untuk bercermin dan bertanya, sejauh mana jurnalisme hari ini masih berpijak pada kepentingan publik, dan bukan sekadar mengekor pada arus kekuasaan atau tuntutan pasar. 

Pertanyaan ini menjadi semakin krusial di tengah derasnya arus digitalisasi, di mana kecepatan telah menjadi mata uang utama yang sering kali mengorbankan kedalaman.

Ketika klik dan trafik lebih diprioritaskan, ruang redaksi perlahan namun pasti mulai menjauh dari hiruk-pikuk ruang publik yang sebenarnya.

BACA JUGA:Jambi Menuju Kota Cerdas, Wali Kota Buka Forum Smart City 2026

​Akibat dari pergeseran prioritas ini, isu-isu strategis yang menyentuh urat nadi rakyat seperti kemiskinan struktural, kualitas layanan kesehatan, hingga karut-marut tata kelola daerah sering kali terpinggirkan.

Ruang informasi kita justru sesak oleh berita sensasional yang cepat viral namun miskin makna, yang pada akhirnya hanya menciptakan kebisingan tanpa solusi.

Padahal, hakikat pers adalah menjadi jembatan yang kokoh antara negara dan warga. Pers hadir bukan sekadar untuk memberitakan, melainkan untuk memastikan bahwa suara masyarakat, terutama mereka yang berada di kelompok rentan, benar-benar sampai ke meja para pengambil kebijakan.

Jika kedekatan dengan realitas rakyat ini hilang, yang tersisa hanyalah jurnalisme elitis yang hanya sibuk mengutip pernyataan pejabat tanpa pernah melakukan verifikasi di lapangan.

BACA JUGA:Tok! PN Jambi Tolak Praperadilan Ilhamsyah, Status Tersangka Kasus Sawit Rp7,5 Miliar Sah

​HPN 2026 harus menjadi pengingat keras bahwa jurnalisme sejati tidak lahir dari keheningan ruang konferensi pers yang steril, melainkan dari denyut kehidupan masyarakat yang nyata.

Ia tumbuh dari lorong-lorong pasar tradisional, ruang kelas di pelosok desa, bangsal rumah sakit yang sesak, hingga ladang-ladang petani yang gersang. Di sanalah fakta berbicara dengan jujur tanpa polesan retorika, dan di sanalah pers seharusnya berada untuk menghidupkan kembali jurnalisme empatik.

Di tengah polarisasi politik dan banjir disinformasi yang kian mengkhawatirkan, publik sangat membutuhkan media yang mampu menenangkan, menjelaskan, dan memberi perspektif, alih-alih ikut memperuncing perbedaan demi kepentingan sesaat.

​Lebih dari itu, pers dituntut untuk tetap memelihara keberanian moral dalam menjaga nalar demokrasi. Keberanian untuk mengkritik kebijakan yang keliru, mengungkap praktik koruptif, dan mempertanyakan ketimpangan pembangunan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.

Sumber: