UNJA Perkuat Pendidikan Hukum Digital Lewat Pelantikan APHTN-HAN dan Seminar Nasional

JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Universitas Jambi (UNJA) terus menunjukkan komitmennya dalam memajukan kualitas pendidikan hukum dan memperluas jejaring akademik. Hal ini diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam pelantikan Pengurus Wilayah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Provinsi Jambi periode 2025–2030 yang dirangkai dengan seminar nasional serta penandatanganan kerja sama kelembagaan.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Sabtu 24 Januari 2026 di Auditorium Paduko Berhalo, Rumah Dinas Gubernur Jambi. Acara ini dinilai memberikan dampak strategis bagi UNJA, khususnya Fakultas Hukum, dalam memperkuat implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus meningkatkan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam menghadapi perkembangan teknologi di bidang hukum.

Prosesi pelantikan pengurus wilayah APHTN-HAN dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat APHTN-HAN, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Keahlian DPR RI. Kegiatan ini dirangkai dengan Seminar Nasional bertema “Tantangan dan Peluang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Era Digital.”

Rektor UNJA, Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Daerah APHTN-HAN Provinsi Jambi, menyampaikan sambutan secara daring melalui Zoom dari Medan. Dalam paparannya, ia menegaskan pentingnya sinergi antarperguruan tinggi serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan mutu pendidikan hukum.

Menurutnya, kolaborasi lintas daerah menjadi kunci dalam menciptakan lulusan hukum yang adaptif, kompeten, dan mampu menjawab tantangan zaman.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman, S.H., M.H. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah siap mendukung peran akademisi sebagai mitra strategis dalam membangun sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berkeadilan.

Pemerintah Provinsi Jambi berharap sinergi antara dunia akademik dan birokrasi dapat menghasilkan regulasi daerah yang berkualitas serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ketua Panitia Pelantikan, Dr. Hartati, S.H., M.H., yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UNJA, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran dosen dan peneliti di bidang hukum tata negara dan administrasi negara.

Ia menilai, keberadaan APHTN-HAN di daerah diharapkan mampu mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran hukum yang demokratis, konstitusional, serta responsif terhadap perkembangan teknologi.

Dalam kesempatan yang sama, dilakukan pula penandatanganan kerja sama antarinstansi sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di sektor hukum.

Rangkaian seminar nasional menghadirkan Hakim Mahkamah Konstitusi RI, Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., sebagai keynote speaker, didampingi sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan pemerintah daerah.

Diskusi membahas berbagai tantangan penyusunan produk hukum daerah di era digital, termasuk pentingnya transparansi, partisipasi publik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses legislasi.

Selain itu, Fakultas Hukum UNJA juga menampilkan secara daring Gedung dan Ruang Praktik Peradilan Mahkamah Konstitusi. Tayangan ini menjadi bagian dari upaya penguatan pembelajaran berbasis praktik bagi mahasiswa, agar lebih memahami prosedur dan mekanisme persidangan konstitusi secara nyata.

Melalui kegiatan ini, UNJA bersama APHTN-HAN Provinsi Jambi diharapkan semakin memperkuat posisinya sebagai pusat pengembangan keilmuan hukum di daerah. Sinergi yang terbangun juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip negara hukum, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Ke depan, UNJA berkomitmen untuk terus mengembangkan inovasi pembelajaran hukum berbasis digital serta memperluas kerja sama dengan berbagai pihak guna mencetak sumber daya manusia hukum yang unggul dan berdaya saing nasional.

Sumber: