Mentan Tegaskan Koordinasi dengan Gubernur Aceh soal Penyegelan 250 Ton Beras Ilegal di Sabang

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah telah bertindak cepat menindaklanjuti laporan masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Pelabuhan Sabang, Aceh. 

Ia memastikan langkah penyegelan dilakukan setelah koordinasi langsung dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

"Begitu laporan masuk, saya langsung menelepon Gubernur Aceh untuk memastikan semuanya bergerak cepat. Tidak boleh ada toleransi untuk tindakan ilegal seperti ini. Kalau tidak ada izin impor, titik," ujar Amran dalam keterangan di Jakarta, Selasa 25 November 2025.

Amran menjelaskan bahwa laporan awal menunjukkan adanya pemasukan beras impor tanpa izin resmi pemerintah.

BACA JUGA:Mentan Tegas Hentikan Impor Ilegal, 250 Ton Beras di Sabang Disegel Pemerintah

Tindakan itu bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan Indonesia tidak membutuhkan impor beras karena stok nasional berada pada kondisi terbaik dalam sejarah.

Setelah menerima laporan, Amran segera melakukan koordinasi lintas sektor, mulai dari Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, Kabareskrim Polri, Pangdam Iskandar Muda, hingga Menteri Perdagangan.

Hasil verifikasi menunjukkan tidak ada izin impor yang dikeluarkan pemerintah pusat, sehingga aparat langsung menyegel seluruh beras ilegal tersebut.

"Negara harus hadir tegas. Ini menyangkut kehormatan bangsa, kepatuhan pada instruksi Presiden, dan perlindungan terhadap 160 juta petani kita," kata Amran.

BACA JUGA:KPK Dalami Dugaan Korupsi di 31 Proyek RSUD Terkait Kasus Kolaka Timur

Menurutnya, kondisi stok beras nasional sangat aman. Berdasarkan data BPS, produksi beras Indonesia mencapai 34,7 juta ton, angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara stok beras pemerintah di Bulog telah mencapai 3,8 juta ton, rekor tertinggi sepanjang sejarah lembaga.

Secara regional, Aceh tercatat dalam kondisi surplus dengan ketersediaan 1,35 juta ton dan kebutuhan 667,7 ribu ton.

Bahkan Sabang juga surplus 970 ton. Dengan kondisi itu, Amran menegaskan tidak ada alasan logis untuk mengimpor beras.

Sumber: