Ekonom : Ketimbang IKN dan Kereta Cepat, Masyarakat Lebih Butuh BBM

JAKARTA, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Banyak pihak menilai jika keputusan Pemerintah menaikkan harga BBM tidak tepat.

Seperti yang dilakukan oleh Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Dikatakan Bhima bahwa keputusan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi sangat yang tidak tepat.

Ini karena dengan menaikkan harga BBM maka akan memicu stagflasi dan membuat masyarakat sudah jatuh tertimpa tangga berkali-kali.

"Kasihan masyarakat apalagi yang kalangan menengah kebawah," ujarnya.

Menurut Bhima, seharusnya pemerintah menambah kuota subsidi BBM jenis Pertalite dan Solar untuk 2022.

"Kuota BBM subsidi terancam habis pada Oktober-November mendatang. Ketersediaan BBM subsidi lebih dibutuhkan masyarakat ketimbang IKN dan kereta cepat," ujar Bhima saat dikonfirmasi, Rabu 7 September 2022 seperti dikutip dari JPNN.com

Selain itu, proyek yang dialihkan untuk menambah alokasi subsidi BBM sebaiknya ditunda sehingga dana Penyertaan Modal Negara (PMN) bisa dialihkan ke alokasi BBM.

BACA JUGA:35 Akseptor di Kecamatan Pelayangan Kota Jambi Ikuti Pelayanan KB Gratis

BACA JUGA:Hujan Semalaman, Sejumlah Rumah Warga di Sarolangun Terendam Banjir

"Malaysia saja kan pernah mencontohkan pembangunan ibu kota negara di Putrajaya sempat tertunda akibat krisis moneter 1998. Ketika terjadi krisis maka perlu dilakukan berbagai rasionalisasi karena jika dipaksa khawatir proyek akan jadi beban akibat cost overun naik signifikan," ungkap Bhima.

Selain itu, dengan menghentikan sementara proyek IKN hingga Kereta Cepat Jakarta-Padalarang akan menghemat keuangan negara di tengah pembengkakan anggaran subsidi energi 2022.

Kemudian, kenaikan harga BBM akan mengerek ongkos transportasi pribadi, angkutan umum, hingga ongkos angkut bahan pangan dan barang lain.

"Ada kebutuhan anggaran yang mendesak, seperti subsidi BBM, bahan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat," tegas Bhima. *