Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Kemenkeu RI Apresiasi Pemkot Jambi

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID, JAMBI – Apresiasi diberikan Kemenkeu RI ke Pemkot Jambi, atas capaianya mempertahanan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan berturut-turut sebanyak lima kali, Selasa (14/9), secara virtual. Tentu saja, ini menjadi kebanggan tersendiri bagi Pemkot dan jajarannya.

Apresiasi secara virtual ini diterima langsung Wali Kota Jambi, Syarif Fasha didampingi Sekda Budidaya, secara simbolis dalam Rakornas Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021.

“Alhamdulillah syukur karena pada hari ini Kementerian Keuangan memberikan penghargaan atas capaian WTP lima kali berturut-turut,” kata Fasha.

Dalam kaitan ini, lanjut Fasha, opini WTP dikeluarkan oleh BPK selaku auditor, sedangkan Menteri Keuangan mempunyai tugas menyusun konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Semakin banyak institusi atau daerah yang memperoleh predikat WTP maka laporan keuangan pusat dan daerah dinilai semakin akuntable.

Tentu, apresiasi ini disebutkan Fasha juga tidak terlepas dari peran seluruh OPD di lingkungan Pemkot Jambi. Dengan apresiasi ini, Fasha berharap untuk tidak berpuas diri, karena tentu juga tantangan ke depan berbeda termasuk pengelolaan keuangannya.

“Dengan adanya penghargaan ini, membuktikan bahwa Pemkot Jambi mampu mengelola manajemen keuangan negara menurut standar dan persyaratan yang diatur sesuai regulasidan perundang-undang yang berlaku,” kata dia.

Terkait apresiasi ini pula, saat ini Fasha masih menunggu kelanjutan dari apresiasi yang diberikan ini. “Biasanya memberikan semacam insentif atas prestasi yang diberikan. Apakah nanti ada bantuan dana DID dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, jumlah kementerian/ lembaga yang meraih WTP Tahun 2019 bertambah dari yang sebelumnya 81 kementerian/lembaga, sekarang bertambah menjadi 84. Dia mengakui penambahan ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa.

“Saya harap capaian WTP ini terus dipertahakan dan ditingkatkan, karena hal ini merupakan indikator semakin meningkatnya tata kelola di semua kementerian/lembaga, tidak hanya dalam mengelola keuangan negara namun dalam mengelola fungsi dan tangggung jawab pemerintahan,” jelasnya.(tav)

Sumber: