Nasrun: Lelang PT PAH Harus Dibatalkan

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID, KOTA JAMBI, JAMBI - Jelang putusan Mahkamah Agung (MA) atas sengketa kepemilikan lahan HGU an PT Persada Alam Hijau seluas 623,49 Ha dengan Nasrun CS mantan ketua koperasi OGMI, Nasrun meminta agar lelang dibatalkan. Menurut Nasrun yang mengklaim sebagai pemilik syah atas lahan seluar 623,49 tersebut bahwa lahan dalam status quo. “Jadi tidak boleh dilakukan lelang, terlebih Pengadilan Negri telah mensyahkan lahan tersebut milik kami, dengan mengabulkan gugatan kami sebelumnya,” kata Nasrun, kemarin (1/10).

Pihak Nasrun sendiri masih menunggu putusan pemeriksaan di tingkat kasasi dengan Nomor Perkara 2184 K/PDT/2021. Surat tembusan sendiri dikirim tertanggal 27 Juli 2021. Jadi dia minta semua pihak untuk menunggu putusan ditingkat Kasasi. 

Pihaknya sendiri kata Nasrun, saat ini menutup masuk ke jalan perusahaan PT Persada Alam Hijau di Sungai Bengkal Tebo.menurutnya, dia bersama warga bersikeras menutup jalan karena, hak kepemilikan atas HGU dan jalan akses masuk adalah milik warga. Selain itu akses jalan di dalam kebun melalui jalan warga. Jadi kebun HGU sendiri tidak memiliki akses jalan masuk kecuali melalui Utama milik warga.

Seperti diketahui, kisruh kepemilikan tanah HGU seluas 623.40 Ha antara PT Persada Alam Hijau (PAH) dengan Nasrun HK Dkk mantan Ketua KUD OGMI (Olak Gedang Melako Intan) Sungai Bengkal berlanjut ke Mahkamah Agung (MA). Pihak Nasrun melalui kuasa hukumnya Apriani SH,MH, Suwandi SH dan Iwan Pales SH mengajukan Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jambi.

Kisruh ini mencuat setelah Nasrun HK dkk menduduki lahan dengan mematok lahan seluas 623.40 Ha adalah milik Nasrun Dkk. Alasan Nasrun lahan yang kini berstatus Hak Guna Usaha (HGU) PT PAH adalah lahan yang diserahkan untuk dikelola dengan pola bagi hasil bukan dibebaskan. “Jadi lahan tersebut adalah syah milik kami, kok tiba-tiba mau dilelang dan  berulang-ulang. Kita minta lelang dihentikan jelas-jelas dalam proses hukum,” kata Nasrun baru-baru ini. Dalam waktu dekat pihaknya bersama ratusan pemilik lahan yang syah  akan kembali  menduduki lahan tersebut.

Pada putusan Pengadilan Negeri Tebo No 24/Pdt.G/2019/PN.Mrt tanggal 24 Agustus 2020 menyatakan syah tanah seluas 623.40 Ha adalah milik penggunggat (Nasrun Cs). Pengadilan Tebo juga menyatakan Sah bukti berharga berupa SPPL (Surat Pernyataan Penyerahan Lahan) Surat penyataan kepemilikan hak garap atas lahan seluas 623.40 Ha tertanggal 3 Januari 2008.

Dalam amar putusan tersebut Pengadilan Negeri Tebo juga meminta tergugat untuk menyerahakan objek sengketa lahan sluas 623.80 Ha yang terletak di Sungai Karas Desa Kunangan dalam keadaan baik dan bebas dari miliknya dan hak milik dari orang lain yang diperdaya darinya.

Kisruh berlanjut setelah Pengadilan Tinggi Jambi bernomor 94/PDT/2020/PT JMB. Dalam amar putusan tersebut PN Tebo membatalkan putusan PN Tebo bernomor 24/Pdt/G/2019/PN.Mrt tanggal 24 Agustus 2020. Dalam putusan PT menerima banding PT PAH dan  mengabulkan banding PT PAH. Beberapa point putusan adalah Nasrun Cs kurang pihak dalam hal ini tidak melibatkan Bank BNI sebagai pemegang Hak Tanggungan atas objek  sengketa tersebut. Kemudian penggugat dianggap kehilangan hak karena lewat waktu.

Dalam memori yang diajukan tertanggal 12 Desember 2020 oleh pihak Nasrun, dalam pokok perkara yakni menerima permohonan kasasi, mengabulkan permohonan kasasi secara menyeluruh, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi No 94/PDT/2020/PT JMB tgl 25 November 2020. Menurut Suwandi SH.MH kuasa hukum Nasrun, putusan tanpa memeriksa seluruh fakta persidangan, adalah bertentangan fakta persidangan, padahal putusan tingkat pertama sudah memuat dasar hukum yang jelas. “Soal tidak digugatnya pihak lain sudah tepat, karena pemohon kasasi tidak ada hubungan langsung dengan pihak BNI dan Kekayaan dan Lelang Negara. Ini sudah ada yurisprodensi,”kata Suwandi.  

Pihak PT Persada Alam Hijau, sendiri tidak banyak memberikan bantahan. Sepertinya PT PAH telah melakukan upaya-upaya hukum melalui kuasa hukumnya. Manager PT PAH Arif Syarifuddin mengatakan jika pihaknya hanya mengikuti proses hukum yang berlaku saja. “Soal kasasi di Mahkamah Agung diurus oleh legal kita,” kata Arif baru-baru ini. Selain itu persoalan di lapangan tentunya dapat dibicarakan dengan musyawarah. Kini para pihak tinggal menunggu putusan Kasasi Mahkamah Agung yang akan turun dalam waktu dekat. (tim)

Sumber: